Lomban Buka Sosialisasi Pemutakhiran BDT 2015

Selasa, 26 Mei 2015. Bertempat di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung Walikota Bitung membuka Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Bitung Albert Sarese dan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bitung Albert Nicolaas, SE yang diikuti oleh instansi terkait kota Bitung.

Dalam Sambutannya Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 sangat perlu dilakukan karena besar kemungkinan terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat bertujuan untuk merencanakan program perlindungan sosial. ” Dengan Pendataan Data yang akurat bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk tindakan yang selanjutnya, “ ucapnya

Sondakh : PNS Wajib Jadi Pelopor Tertib Berlalu-lintas

Dalam rangka mewujudkan program pemerintah terhadap peningkatan budaya tertib terhadap Keselamatan Berlalu lintas di Kota Bitung, maka Walikota Bitung Hanny Sondakh menghimbau agar semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat,  Tidak terkecuali kalangan PNS  diharapkan menjadi pembina masyarakat dalam berprilaku tertib terhadap lalin demi keselematan lalu lintas.

“PNS wajib jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Sebagai abdi negara dan masyarakat, PNS harus menjadi contoh dalam segala hal, Termasuk di dalamnya berlalu lintas secara tertib dan aman,” “tegas Sondakh.

Ia pun mengajak seluruh jajaran di bawahnya memiliki kesadaran mentaati peraturan berlalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, dengan memastikan agar SIM dan STNK masih berlaku juga kendaraan harus lengkap sesuai persyaratan teknis yakni Standar operasi kelayakan dengan selalu memperhatikan kelengkapan keselamatan. “ungkap Sondakh.

sementara, Pihak pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya akan melakukan tindakan tegas terhadap PNS yang tidak mematuhi tertib Lalu-lintas,  Apalagi Yang kedapatan ugal-ugalan, apalagi menggunakan kendaraan dinas dipastikan akan diberikan sanksi tegas,” “ujar Sondakh.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Arnold Karamoy menambahkan pihak kami berupaya melakukan pengawasan dan akan memberikan sangsi tegas bagi PNS dilingkup Pemkot yang secara sengaja melanggar lalu lintas, termasuk memberikan sangsi  terhadap masyarakat yang tidak mematuhi tertib berlalu-lintas saat melintas  di lingkup kantor Walikota Bitung. “tegasnya.

Selain itu sesuai program, kami juga menghimbau kepada pengendara kendaraan bermotor agar mengutamakan keselamatan bagi pejalan kaki dan bersepeda, dan diharapkan bagi pejalan kaki memanfaatkan trotoar serta mengunakan sebra cross saat menyebrangi jalan, sambil meinta kepada ke semua pihak agar tidak mulai dari pejalan kaki dan dari dalam kendaraan dilarang membuang sampah sembarangan ke jalan.

Ditambahkan, Tertib lalu lintas memang diharap dimulai dari kalangan pelajar. Dengan pemahaman yang diberikan diharapkan mereka bisa tertib berlalu lintas. Apalagi kebanyakan mereka sudah menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah,” katanya.

Pihaknya berkeyakinan, pendidikan keselematan lalu lintas bisa sekaligus menjadi salah satu upaya membentuk karakter peserta didik. Sebab, jika tertib di jalan dinilai bisa berdampak mencetak perilaku tertib di lingkungan sekolah hingga keluarga.

sesuai himbauan walikota Kami telah mengedarkan surat Nomor 550/368/WK tanggal 18 mei 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bitung M. J Lomban dan ditujuakan kepada SKPD, Instansi Vertikal/BUMN, BUMD serta pihak sekolah, UPTD kecamatan, bahkan kepada segenap pimpinan Agama untuk ditindaklanjuti himbauan dimaksud.

“tentunya ini merupakan wujud dalam tercipta masyarakat yang tertib. Karena tertib di jalan raya guna terciptanya keselamatan dan Hal ini pula guna membantu pihak Kepolisin yang saat ini sedang menggelar operasi Patuh yang telah digelar sejak 18 Mei hingga 18 juni 2015., “Terang Karamoy.

Lomban Pimpin Rapat Kerja

Senin, 25 Mei 2015. Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Drs. Edison Humiang, M.Si  memimpin Rapat Kerja yang diikuti oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kota Bitung. Rapat Kerja ini bertempat di Tribun Upacara Lapangan Kantor Walikota Bitung.

Lomban menyampaikan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai sebagai aparatur sipil Negara (ASN) dalam hal kehadiran menganjurkan agar disetiap SKPD mengadakan Alat Absensi Sidik Jari (Fingerprint). “ dengan menggunakan fingerprint dapat memudahkan administrasi pendataan kehadiran pegawai, “ ucapnya.

Lomban juga menyampaikan bahwa hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulut akan segara diumumkan hasilnya dalam minggu ini. “Untuk itu kiranya setiap Kepala SKPD kedepannya nanti agar dapat mengawasi dan lebih teliti lagi dalam penggunaan anggaran, “ ucapnya

Ditambahkan lagi oleh Humiang bahwa kinerja Inspektorat Bitung lebih dimaksimalkan dalam hal melakukan pengawasan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban. “ Dengan dimaksimalkan kinerja dari Inspektorat  dalam melaksanakan pengawasan bisa mengurangi dan meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan kedepannya nanti, “ ucapnya.

Sondakh Pimpin Rapat SKPD

Walikota Bitung Hanny Sondakh memimpin Rapat Kerja (Raker) evaluasi kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertempat Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Senin 18/5.Dalam Raker Sondakh menyampaikan berbagai hal terutama mengenai sistim kinerja program perencanaan yang harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan.

Sondakh berharap, SKPD memaksimalkan penyerapan anggaran yakni belanja modal harus sesuai  dengan spesifikasi sebagaimana asas kepatutan SOP sehingga tidak terjadi temuan, untuk itu perlu diperhatikan mengenai laporan realisasi anggaran serta evaluasi program yang direncanakan.Diminta pula setiap SKPD melakukan pengehematan anggaran dan Perlu adanya ketelitian dalam suatu perencanaan, sehingga berbagai pelaksanaan tugas tidak terjadi permasalahan terutama dalam soal mengoptimalkan perencanaan penggunaan anggaran.

Dalam mengoptimalkan kinerja dan sementara ini menunggu hasil pemeriksaan BPK diharapkan pejabat SKPD tidak melaksanakan perjalanan dinas, kecuali ada kegiatan yang sangat mendesak." tutupnya

HAPSA WKI se Sinode GMIM Di Buka

Hari Persatuan (HAPSA) Wanita Kaum Ibu Sinoe GMIM Tahun 2015,yang dipusatkan di wilayah BitungI dan III, Sabtu (23/5) resmi dibukakegiatannya lewat Ibadah Pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Arthur Rumengan, M. Theol dan dilanjutkan dengan pengguntingan balon oleh Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil didampingi Ny. Mike Kansil Tatengkeng di Lapangan Maesa depan Kantor Walikota Bitung.

Dalam Khotbahnya Rumengan Mengajak seluruh WKI untuk menjadi garam dunia yang mampu memberi pengaruh positif baik dalam kehidupan keluarga, berjemaat maupun dalam pelayanan serta mampu memberi contoh  dan teladan seperti yang Kristus tunjukan selama melayani di dunia ini.

Dalam sambutannya Kansil mengatakan bahwa sejatinya pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membangun spirit dan religius  yang tangguh, membnagun komunikasi dan persahabatan, mendorong semangat untuk terus maju dan berusaha dalam sebuah persaingan yang positi ditubuh WKI Sinode GMIM."Mari kita lengakpi dan sempurnakan output dan outcome positi yang dapat dihasilkan dari penyelenggarann kegiatan ini" tuturnya.

Sementara itu Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban menghimbau kepada seluruh lapisan  masyarakat kota Bitung untuk berpartisipasi akti dalam menyukseskan  kegiatan ini, "jadilah tuan rumah yang baik  dengan memberikan contoh positif kepada para tamu dalam hal menjaga kebersihan dan Keamanan" tutur Lomban

Kegiatan ini akan berlangsung selama satu hari dan diwarnai dengan berbagai lomba antaranya Lomba kendaraan hias, membaca Mazmur, gerakn jalan, dan berbagai lomba lainnya dan panitia berharap lewat kegiatan ini semakin mempererat  tali kasih  dalam pelayanan antar WKI  se Sinode GMIM, Hal tersebut disampaikan Ny. Telly Humiang  Muhaling selaku  Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan ini.

Turut Hadir dalam Acara pembukaan ini Sekertaris Daerah Kota Bitung Edison Humiang, Ketua TP-PKK kota Bitung Ny. Josephin Sondakh Taroreh, Wakil Ketua TP-PKK kota Bitung Ny. Khouni Lomban Rawung, Ketua Komisi WKI se Sinode GMIM, unsur forkopimda, serta seluruh peserta dari dalam dan luar kota Bitung.

Lomban Pimpin Upacara Pembukaan O2SN dan FS2N Kota Bitung

Kamis, 21 Mei 2015. Bertempat di Lapangan Kantor Walikota Bitung, Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, M.Si memimpin Upacara Pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Seni Siswa Nasional (FS2N) tingkat SD dan SMP se-Kota Bitung yang diikuti oleh UPTD DikBud dari 8 Kecamatan diawali dengan pengibaran bendara O2SN, Pemasangan Obor, serta dibuka dengan pemukulan tetengkoreng. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Ferdinand Tangkudung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung, Kepala Sekolah dan Guru-guru se-kota Bitung.

Dalam Sambutannya Lomban menyambut baik dan merespon positif pelaksanaan kegitan ini. “ Kegiatan ini merupakan wadah untuk menggali bakat dan prestasi anak bangsa yang ada di Kota Bitung, “tuturnya.

Adapun kegiatan yang diperlombakan terdiri dari 30 cabang seni dan olahraga. Pada kegiatan ini pula dirangkaikan dengan penyerahan piala lomba menggambar tingkat TK, SD, SMP, SMA se-Kota Bitung dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional.

Humiang Terima Kunjungan Club FF Malang

Sekretris Kota Bitung Drs. Edison Humiang MSI menerima kunjungan rombongan yang berdiri dalam lembaga Friendship Force (FF) Kota Malang bertempat ruang kerjanya, jumat 22/5.

Dalam pertemuan pimpinan rombongan FF Drs, Poedyo Oetomo menyampaikan tujuan kunjungan yakni ingin melakukan kerjasama dengan Pemkot untuk mendirikan jaringan club Frenship Force di Bitung. Dijelaskan pula bahwa lembaga FF ini bergerak dibidang budaya dan pendidikan, selain itu Friendship Force International (FFI) yang merupakan jaringan club yang tersebar di seluruh dunia mempunyai misi mempromosikan persahabatan antar bangsa di dunia yang berbeda-beda budaya dengan tujuan perdamaian juga untuk menggalang persahabatan dunia.

Sementara, Humiang menanggapi baik tujuan kunjungan, sambil menjelaskan tentang profil dan sisitim budaya kota Bitung, dimana budaya masyarakat Kota Bitung yang memiliki berbagai ragam etnis selalu menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menghormati. “masyarakat di Bitung selalu menciptakan keseimbangan dan menjunjung tinggi kebersamaan sehingga mewujudkan suatu ketenangan dan damai”. “jelasnya.

Pemerintah juga mengajarkan kepada masyarakat untuk memiliki jati diri, mencintai antar sesama, juga dalam pendidikan diajarkan mempengaruhi cara berpikir yang bijak, bertindak, bernalar, beragama, berelasi dalam rangka mewujudkan nilai dasar keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari.

kami pun mengajak masyarakat kita selalu bergandengan tangan guna membangun daerah dan bangsa ini dengan nilai keindonesiaan yang kokoh, sesuai tema di daerah Sulut “Torang Samua Basudra”. “jelas humiang.

Perayaan HAPSA-WKI Akan dipadati Ribuan Orang

Sekretaris Kota Bitung Drs. Edison Humiang, MSI menyampaikan dalam rangka pelaksanaan Hari persatuan (Hapsa) Wanita Kaum Ibu (WKI)GMIM Kota Bitung yang akan dilaksankan pada sabtu 23 Mei 2015 nanti akan berlangsung ramai di kota Bitung. Untuk itu dimintakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian Lingkungan serta dapat dapat memakluminya jika terjadi kemacetan disebagian ruas jalan yang akan menjadi rute kegiatan HAPSA-WKI “Kami mohon maaf kepada masyarakat Bitung jika lalu lintas agak terganggu akibat kemacetan dan kepadatan ribuan orang yang disebabkan peneyelenggaraan kegitan HAPSA-WKI yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bitung” “jelas Humiang.

Ketua Panitia Telly Humiang-Muhaling Mengharapkan kehadiran seluruh WKI se-rayon bitung sebab kegiatan ini akan dihadiri oleh WKI se-sinode GMIM juga ribuan orang yang akan datang ke Bitung. Tentunya dengan adanya kegiatan ini masyarakat Kota Bitung akan terhibur dan juga  turut mempengaruhi prekonomian d kota bitung. Selain itu tujuan kegiatan ini yakni menjaga integritas sebagai ibu rumah tangga. Beliau juga berharap memohon dukungan seluruh masyarakat untuk kelancaran dan kesuksesan acara. “ungkpnya.

Sementara, Sekretaris Panitia Rahel Rotinsulu, STTP, MSI menyampaikan Kegiatan HAPSA-WKI GMIM dilaksanakan pada Sabtu, 23 mei 2015. lewat Ibadah Syukur dilaksanakan  di lapangan maesa jam 9 pagi. selnjutnya dilaksanakan pulu Jenis lomba yakni Kendaraan hias dan gerak jalan yang akan dilaksanakan di wilayah Bitung I juga Lomba membaca mazmur bertempat jemaat moria serta Lomba senam jantung sehat yang pelaksanaannya di jemaat yobel wilayah  Bitung III dan Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 1 hari. “ungkap Rotinsulu.

Lomban Terima Kunjungan Deputi BKPM

Bertempat di Rumah dinas Walikota Bitung, Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban menerima kunjungan tim BKPM dibawah pimpinan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hirmawan Hariyoga, Rabu 20/5.

Dihadapan Tim, Lomban memaparkan tentang keberadaan kota Bitung mulai dari letak geografisnya hingga kesiapan kota Bitung terkait dengan pembangunan Mega Proyek KEK dan IHP. Selain itu pertumbuhan ekonomi kota Bitung dan Industri Perikanan, Pertanian serta Potensi wisata Biota laut langka di Pulau Lembeh tidak lepas dari pemaparannya.

“Sudah ada Investor dari China dan Korea yang tertarik untuk berinvestasi di KEK Bitung, yang telah datang langsung melihat lokasi pembangunan KEK bahkan telah melakukan MoU bersama Gubernur Sulawesai Utara. ” ujar Lomban

Lomban berharap semua proses pembangunan yang ada di kota Bitung baik rencana kedepan  maupun yang sedang berjalan mampu mendapat perhatian dari BKPM,

Menanggapi hal tersebut Hariyoga mengatakan bahwa BKPM siap bantu memfasilitasi dan berusaha semaksimal mungkin  menjadikan riil seluruh rencana pembangunan yang ada di Bitung termasuk KEK dan IHP, “Saat ini Pemerintah sudah bosan dengan wacana dan seminar sekarang saatnya untuk mewujudkan segala rencana lewat tindakan” tegasnya.

Sondakh : BKD-PP jangan persulit pengurusan Administrasi PNS

Walikota Bitung Hanny Sondakh senantiasa mengingatkan agar Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD-PP) Kota Bitung semakin berusaha meningkatkan pelayanan kepada para pegawai. “Intinya pihak BKD-PP jangan mempersulit pengurusan administarsi PNS”. Jelasnya.

Sondakh menyampaikan, kiranya Pihak BKD-PP dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan Administrasi PNS dengan cepat, mudah dan tanpa biaya. adapun Pelayanan administrasi kepegawaian yakni berkaitan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberian satya lencana karya satya, ijin dan tugas belajar sampai pelayanan pension. “jelas Sondakh.

Sementara Kepala BKD-PP Jossy Kawengian mengungkapkan bahwa saat ini kami sementara berlangsung proses pembuatan data base kepegawaian yang nantinya diharapkan para pegawai akan dapat mengurus administrasi kepegawaiannya menjadi lebih cepat, mudah dan tanpa berkas. Semuanya akan berproses di kantor BKD-PP, dan sesuai petunjuk bapak walikota, maka pelayanan kepegawaian akan semakin cepat, mudah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Andalangi : Penenggelaman Kapal Sudah Sesuai mekanisme Hukum

Pemerintah Kota Bitung melalui Asisiten III Drs. Malton Andalangi menyampaikan pelaksanaan eksekusi penenggelaman kapal asing ini adalah bagian dari proses hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam penegakkan hukum di laut. “jadi Intinya penengelman Kapal sudah sesuai prosedur dan mekanisme hukum di Indonesia” . “jelasnya.

Ditambahkan, proses eksekusi penenggelaman dilaksanakan disebabkan mereka yang telah melakukan Illegal Fishing atau menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia secara ilegal juga permasalahan surat yang tidak disertai kelengkapan. “ujar Andalangi saat turut serta menyaksikan eksekusi penengelaman kapal yang dilakukan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dipimpin langsung Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin dan bekerjasama dengan Pihak TNI yang dipimpin Mayjen TNI AL Darwanto bersama Kapolda Sulut Brigadir Jenderal Wilmar Marpaung serta unsur FKPD Kota Bitung dan para pihak Hukum.

Adapun Penenggelaman Kapal dilaksanakan rabu 20/5 bertempat diperairan laut Kota Bitung sebanyak 14 Kapal dan dilakukan dengan menggunakan dinmit daya ledak rendah agar kondisi kapal tetap terjaga sihingga dapat berfungsi menjadi rumpon dan nantinya menjaadi habitat baru bagi ikan-ikan diperairan tersebut yang berdampak pada kontribusi terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap nelayan kita. “jelas Dirjen PSDKP Asep Burhanudin.

Lomban Irup Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-107, Pemerintah Kota Bitung menggelar Upacara Bendera dimana Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban  menjadi Inspektur Upacara pada Selasa (20/05) di Lapangan Upacara  Kantor Walikota Bitung.

Pada kesempatan itu Lomban membacakan sambutan menteri komunikasi dan informatika menuturkan bahwa kebangkitan nasional sekarang lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dengan bekerja lebih keras, dan bukan sekedar pengembangan wacana. Tuntutan untuk terus maju dan mewujudkan Indonesia sebagai Negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya mewujudkan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas, dan produktif.

"Melalui Hari Kebangkitan Nasional kita bangkitkan semangat kerja keras mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera" tutup Lomban.

Turut hadir dalam Upacara tersebut Sekertaris Daerah Kota Bitung Drs. Edison Humiang M.si, Pimpinan dan anggota DPRD kota Bitung, Unsur Forkopimda, para Asisten, dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Bitung.

Sondakh Sidak Kehadiran Pegawai di Apel Pagi

Walikota Bitung Hanny Sondakh melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait kedisiplinan PNS lingkup Pemkot Bitung dengan mengecek  kehadiran para Pegawai  dalam apel pagi yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Walikota Bitung, Senin 18/5.

Berbeda dengan apel pagi yang biasanya dilakukan,kali ini  Sondakh yang didampingi Kepala BKD PP kota Bitung Yosi Kawengian mencocokan jumlah pegawai di tiap SKPD yang hadir dan absen yang dimasukan ke BKD PP,"Saya sidak untuk melihat apakah PNS disiplin atau tidak, dan datangnya tepat waktu atau tidak," tutur Sondakh.

Sondakh pun mengingatkan bahwa Apel Pagi bukanlah suatu kegiatan rutinitas semata melainkan sudah merupakan kewajiban para PNS yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin para pegawai seiring tuntutan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi’ ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga Sondakh mengingatkan kembali pentingya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan penuh tanggung jawab dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat guna terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), "karena kita ini adalah pelayan masyarakat, pola pikir seperti  ini yang perlu kita kembangkan dalam pelaksanaan tugas" tutupnya

Lomban Saksikan Pelantikan 207 PPS Kota Bitung

Dalam rangka penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2015, Maka Senin 18/5 kemarin, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bitung melantik 207 Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan Bertempat di BPU kantor Walikota.

Dalam hal ini, Ketua KPUD Sammy Rumambi secara resmi melantik sekaligus mengambil sumpah tugas para petugas yang akan menjadi bagian dari penyelenggaran pesta demokrasi tersebut disaksikan Wakil Walikota Max Lomban, SE, MSI, Komisioner dan Panwaslu.

Sementara, Pemerintah Kota Bitung melalui Wakil Walikota M.J Lomban dalam sambutan berpesan  tugas PPS adalah substansi dari pelaksanaan demokrasi baik di Bitung maupun daerah-daerah lain. "Suara adalah sumber sengketa dalam pilkada, menjadi masalah yang peka dan sensitive sehingga butuh kosentrasi serius," ujarnya.  

Lomban mengungkapkan perolehan suara dan teknik pengumpulannya juga merupakan bahan bagi kandidat yang tidak puas untuk menjadi bahan aduan ke pihak yang berwenang.

“Pelaksanaan dari tahapan hingga pemungutan suara Pilwako nantinya Pemkot mendukung penuh pelaksanaannya dalam hal pendanaan,”tutupnya.

Selain itu Ketua KPUD Bitung Sammy Rumambi dalam kesempatannya mengajak PPS melaksanakan tugas dengan mengedepankan azas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan netral.

“PPS juga jangan merugikan pasangan manapun dalam Pilwako yang pemungutan suaranya pada hari 9 Desember 2015 mendatang,”pinta Rumambi.

Ia juga mengajak para PPK daan PPS terus menjaga semangat sebab tugas PPS pada beberapa minggu kedepan akan mulai terasa berat.

"Setelah dilantik PPS akan melakukan kerja dobel baik pemutakhiran data Pilgub maupun pemutakhiran pemilu Pilwako," sebutnya.

Hal yang sama Viktor Rotti Komisioner Hubungan Masyarakat mengatakan pekerjaan yang segera menunggu setelah pelantikan adalah menvalidkan estimasi jumlah TPS setiap Kelurahan bersama dengan PPK.

UN SD di Bitung Berjalan Aman dan Lancar

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bitung Ferdinand Tangkudung, SIP, MSI menyampaikan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Bitung berjalan aman dan lancar. Hal tersebut disampaikannya usai membuka naskah UN di SDN I Bitung, senin 18/5.

Ditambahkan, jumlah peserta UN Tingkat SD yang diikuti 3889 siswa- siswi se-kota Bitung. UN ini akan digelar selama tiga hari dengan  Mata pelajaran yakni Hari senin Bahas Indonesia,selasa Matematika dan Rabu IPA. “jelas Tangkudung yang turut didampingi Kepala Sekolah SDN I Konny Truly Punuh SPd MPd.

Sementara, hal yang sama di lakukan Sekretaris Dikbud Julius M Ondang, SPd, MSI bertempat SD GMIM I Bitung dan Turut didampingi kepsek Marie Wungow SPd.

Selanjutnya, Kadis Dikbud Ferdinan Tangkudung didampingi Skretaris Dikbud Julius Ondang melakukan pemantauan di sejumlah SD di Pulau Lembeh yakni SDN II Bitung, SD Impres 377 Papusungan, SD GMIM 28 Papusungan dan SD Inpres Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan.

Sondakh Pimpin Rapat Evaluasi PAD-PBB kota Bitung

Bertempat di Balai Pertemuan  Umum (BPU) Senin (18/5), Wali Kota Bitung Hanny Sondakh didampingi Kadispenda Olga R Makarew memimpin jalannya rapat evaluasi PAD PBB-P2. Dalam arahannya Sondakh  menyampaikan agar para SKPD bahkan camat dan Lurah yang pencampaian PAD dan PBB-P2 di bawah 50% untuk lebih menseriusi pencampaian target yang telah ditetapkan dengan terus melakukan koordinasi dengan Dispenda kota Bitung.

Pada kesempatan itu Sondakh sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada beberapa Lurah yang telah melunasi pembayaran PBB, sembari mengingatkan kepada para Lurah yang lainnya untuk mengambil contoh dan meneladani serta berkoordinasi dengan para Lurah yang berhasil melunasi PBB.

“koordinasi itu penting karena mampu memberikan jalan keluar seputar masalah yang dihadapi terkait capaian target yang telah ditetapkan” tutur Sondakh

Sementara itu dalam laporannya Makarew menyampaikan bahwa PAD kota Bitung telah mencapai 43,28 % atau Rp. 32.458.289.301 dari target 75 M, sedangkan untuk PBB dari target Rp. 10,5 M realisasi hingga 17 Mei 2015 sebesar Rp. 2.619.644.254 dengan presentasi sebesar 24,95%.

Lomban Ceramahi Peserta Praktek Lapangan II Praja Madya IPDN

Peserta Praktek Lapangan II  Praja Madya IPDN kampus Sulawesi Utara memperoleh materi dari Wakil Wali Kota Bitung Max Lomban, di Balai Pertemuan Umum Kantor Walikota Bitung 18/5, yang merupakan realisasi Pemerintah kota Bitung untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh peserta pada saat acara pelepasan praja madya beberapa hari yang lalu.

Lomban  saat itu didampingi Asisten 1 Setda kota Bitung Fabian Kaloh dan Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara Drs. Roosje Kalangi memaparkan tentang gambaran umum kota Bitung terkait pemetaan wilayah kota Bitung termasuk didalamnya kesiapan kota Bitung terhadap pembangunan mega proyek Kawasan Ekonomi khusus dan International Hub Port. selain itu Lomban juga menjelaskan sektor pariwisata kota Bitung yakni tentang keberadaan Pulau Lembeh dengan dengan ribuan biota lautnya yang tidak bisa ditemukan di belahan dunia lain yang menjadi incara para turis mancanegara ketika mengunjungi Bitung.

Kesempatan itu juga ia memotivsai para peserta dengan cara melakukan tugas sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab serta pentingnya membina loyalitas dan menjunjung tinggi etika birokrasi kepemimpinan "Terutama bisa berkualitas dan berdayaguna agar pembangunan bangsa  dapat di laksanakan secara bersama - sama sesuai dengan harapan," tutupnya.

Menko Perekonomian: Bitung Layak Dirikan Industri Pariwisata

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sofyan Djalil didampingi Gubernur Sulawesi Utara Dr. S.H Sarundajang beserta rombongan bertandang di Kota Bitung dan diterima Wakil Walikota Bitung Max J. Lomban, SE, MSI bersama sejumlah pejabat pemkot bitung bertempat rumah dinas Walikota Bitung. Sabtu 16/5.
Usai diterima dirumah dinas, rombongan juga melakukan pemantauan di Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Peti Kemas dan Pelabuhan Samudera serta Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam pertemuan Wawali menyampaikan profil kota bitung terutama mengenai kesiapan kota Bitung dalam melakukan rencana pembanguna Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan International Hub Port(IHP)juga konektivitas jalan tol yang kesemuanya ini sementara dalam proses pelaksanan strategis, dimana saat ini Bitung siap memajukan daerah khususnya untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dan terlebih dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Negara-negara di Pasifik, termasuk Indinesia “ungkap Lomban.

Sementara Menteri Sofyan Djalil menyampaikan bahwa Kota Bitung memiliki potensi untuk mendirikan Industri Pariwisata taraf internasianal.
Untuk itu Djalil mengusulkan kepada pemerintah Provinsi dan Kota Bitung, dalam rangka perencanaan pembangunan KEK dan percepatan pengembangan IHP, perlu didongkrak pula dengan Industri pariwisata. “menurut saya letak posisi kota Bitung sangat berpotensi dan layak serta mudah dikembangkan lewat berbagai aspek pembangunan terutama bidang industry pariwisatanya”, “jelas Djalil.
Ditambahkannya, jika Bitung dijadikan daerah industry pariwisata maka perlu ada pembenahan terutama segi lingkungan, dan kawasan hutan dan kelestarian kebersihan pantai dan laut agar dijaga biar tidak tercemar, sebab jika ini dilaksanakan maka kedepan Bitung pasti jadi baik dan lebih maju, apalagi dibarengi dengan adanya KEK dan IHP tentunya banyak investor yang datang di Bitung dan ini pasti akan menambah peningkatkan SDM di Bitung, “ungkap Djalil.
Sementara, Sarundajang menambahkan kemajuan Bitung merupakan era kebangkitan Sulawesi Utara sebab Pemerintah Tiongkok telah menyetujui rencana pembangunan perekonomian Sulut dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Pemerintah Tiongkok dengan Pemerintah RI. “jelasnya.

Sondakh: Orang Tua Motivasi Anak Menghadapi UN

Walikota Bitung Hanny Sondakh menyampaikan Para orangtua murid harus memberikan semangat kepada anak-anaknya dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat SD yang akan berlangsung pada Senin 18 mei 2015.
"Selama Unas ini, sebaiknya orang tua terus memberikan motivasi agar anak tidak stres saat menghadapi UN," “harap Sondakh.
Selain itu dimintakan orang tua menemani anak saat belajar, karena hal itu akan memberikan motivasi dan semangat bagi mereka. Selain belajar, jangan lupa juga mengajak anak-anak untuk selalu berdoa meminta kepada Tuhan agar memberikan kesehatan dan kemampuan.
Sondakh mengatakan bahwa selama menghadapi minggu tenang, anak-anak jangan dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang dapat mengganggu kosentrasi dan juga fisik mereka. para orangtua wajib mendampingi anak-anak untuk belajar. Jangan biarkan belajar sendiri, justru orang tua harus bijaksana untuk mengarahkan agar anak disiplin dalam belajar,  Demikian juga para guru harus bisa mendorong dan memberikan semangat terhada murud-muridnya” tukasnya.

Lomban Lantik Pengurus PPKS dan PIK-R Kota Bitung

Wakil Walikota Bitung Max J. Lomban SE, MSI melantik pengurus Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Bitung bertempat Ruang Rapat Lantai IV Pemkot Bitung, 15/5.

Kegiatan ini pula dirangkaikan dengan penyerahan Bantuan Laptop dari Pemerintah Pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN-RI) dan dana dukungan anggaran program kependudukan Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga sebesar 1,3 Miliar dari Provinsi Sulut sekaligus membuka rapat kerja daerah BKKBD tingkat Kota Bitung.

Sementara Lomban dalam sambutan berharap lewat rakerda ini, kita mampu memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, yang disertai dengan penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan. oleh sebab itu penyelenggara pembangunan kesehatan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus semakin kuat, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembinaan dan koordinasi.

Ditambahkan, selaku pemerintah Kota Bitung kami juga memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan pelantikan PPKS dan PIK-R kota bitung dan pemberian bantuan pada saat ini. kami berharap saudara-saudara sekalian dapat mengetahui, mengerti, memahami serta menguasai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudara, sehingga dapat memaksimalkan semua daya dan upaya dalam pelaksanaan prgogram kerja serta maksud dan tujuan dari program ini, sehingga secara bersama-sama kita dapat terlibat aktif dalam membangun kota bitung khususnya di bidang kesehatan.

Sementara, Inspektur Utama BKKBN-RI Dra. Mieke Kaligis Sangian MSI menyampaikan besar harapan kami, saudara-saudara dapat membangun koordinasi dan sinergi yang baik dengan pemerintah bahkan masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan di kota bitung guna mewujudkan masyarakat kota bitung yang sehat dan mandiri.

Turut mendampingi Lomban, Wakil Ketua TP-PKK Kota Bitung Ny. Khouni Lomban-Rawung dan Kepala BKKBD Kota Bitung Franky Soriton MPMH.

Warga Bitung Diminta Optimalkan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di kota Bitung, maka Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bitung melalui Sub Bagian Data, Informasi dan pengaduan masyarakat melaksanakan sosialisasi dalam rangka mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat kota Bitung, yang dilaksanakan di kelurahan Kakenturan I dan Kakenturan II Kecamatan Maesa bertempat pada Aula Kelurahan Kakenturan I pada beberapa hari lalu.

Kepala Bagian Humas Erwin Kontu, SH menympaikan Pemanfaatan layanan ini dapat digunakan masyarakat yang menjumpai berbagai penyalahgunaan wewenang dilingkup kemsyarakatan yang kurang memuaskan seperti praktek KKN atau adanya pelanggaran disiplin pegawai Dan sebagainya. maka dengan itu masyarkat dipersilakan untuk menyampaikan aduan lewat Kota saran atau kotak Pengaduan yang tersedia di kantor-kantor pemerintah Kota Bitung atau dapat langsung ke sekertariat pengaduan Bagian Humas Setda Kota Bitung. “terangnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang mempunyai masalah untuk diadukan tetapi tidak tahu menyampaikan kemana, maka Pemerintah Kota Bitung melalui Tim Kerja penanganan pengaduan masyarakat Kota Bitung menghimbau agar masyarakat Kota Bitung memanfaatkan Kotak Aduan. Diharapkan pula masyrakat yang akan mengadu harus melampirkan identitas diri melalui lampiran format yang disiapkan oleh sekertariat pengaduan Bagian Humas Setda Kota Bitung atau ditiap-tiap SKPD, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk mendapatkan info jelas mengenai pengaduan,”ungkap Kontu.

Disampaikan pula Dalam upaya menjawab tuntutan seluruh masyarakat, diminta tiap-tiap SKPD untuk mengoptimalkan Kotak Aduan guna peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggapi berbagai masalah yang diadukan masyarakat. sebab Program ini juga akan menjadi penilaian pemerintah pusat dalam rangka mengantisipasi berbagai program pemerintah.

Sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam era desentralisasi saat ini, pemerintahan Kelurahan/Desa sebagai salah satu lembaga publik juga mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Selain itu Yang harus dipersiapkan dan dilakukan pemerintah meliputi Menyusun dan menetapkan standard pelayanan,
Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Menempatkan pelaksana yang kompeten serta Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

Adpun ranah pelayanan administrasi di tingkat Kelurahan/desa, untuk melayani urusan administrasi desa, meliputi Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan,Administrasi Pembangunan,Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Administrasi lainnya. “jelas Kontu.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat mengadukan berbagai permasalahan seperti pengurusan surat seperti KTP, Kamtibmas, Pendataan Warga Miskin, pembayaran pajak dan sebagainya.

Pemkot Terima Bantuan PBL BNI

Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Bitung yakni bantuan Program Bina Lingkungan (PBL)untuk pembangunan rumah ibadah di Kota Bitung sebesar 315 juta rupiah.

Pemberian bantuan PBL diserahkan Ny. Hermiata selaku CO. PT. BNI Persero Tbk dan diterima oleh Pemkot Bitung melalui Wakil Walikota Bitung Max. J. Lomban SE, MSI bertempat ruang kerja Wawali, selasa 11/5.

Sementara, Lomban usai menerima bantuan tersebut menyampaikan “tentunya lewat bantuan PBL ini kami pemerintah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak BNI yang telah berprtisipsi lewat wujud kepeduliaannya terhadap berbagai aspek kebutuhan masyarakat kota Bitung terutama tempat ibadah”. “terang Lomban

Hermiata sendiri menyampaikan bahwa bantuan yang bersumber dari program bina lingkungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari BNI terhadap masyarakat Kota Bitung, dimana bantuan ini dimintakannya untuk mengoptimalkan membantu percepatan proses pembangunan tuguh Patung Tuhan Yesus yang berada di Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan. “ungkapnya.

Sondakh : Bitung Siap Jadi Percontohan Pasar Sehat

Walikota Bitung Hanny Sondakh menyampaikan penyelenggaraan Pasar Sehat adalah terwujudnya pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui kemandirian komunitas pasar. Komunitas pasar yang dimaksud diantaranya pengelola pasar, pemasok, pedagang dan konsumen.

Menurutnya, Kota bitung telah memiliki aspek persyaratan kesehatan lingkungan pasar seperti Lokasi, Bangunan, Sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS, Keamanan serta Fasilitas pendukung Lain. “tentunya melalui prosedur dimaksud Bitung siap jadi percontohan Pasar Sehat”. “ungkap Sondakh

Selain itu, dengan adanya pasar sehat berbagai pihak dapat diuntungkan diantaranya produsen primer (petani dan nelayan), pedagang, pemerintah daerah, manajer pasar, masyarakat sekitar, masyarakat umum dan konsumen. 

Disamping itu, Pasar Sehat juga merupakan salah satu tatanan didalam pengembangan program Kabupaten/Kota Sehat seperti yang sudah tertuang dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat. 

Sementara pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung menambhakan, Pasar merupakan salah satu tempat umum dimana orang beraktivitas setiap harinya dan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, terutama pasar tradisional bagi golongan masyarakat menengah kebawah. Pasar tradisional biasanya mempunyai image negatif di masyarakat seperti  kumuh, tempat kotor, berbau tidak sedap, dan becek. Akan tetapi ada masyarakat yang suka berbelanja di pasar tradisional karena harga yang lebih murah dan dapat ditawar dibanding dengan pasar modern. Selain itu pasar juga dapat menjadi tempat perkembangbiakan binatang penular penyakit, seperti Flu Burung,kecoa, lalat, tikus dan nyamuk, sehingga memungkinkan terjadi penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara vektor. 

Pemerintah telah berusaha untuk mewujudkan agar pasar tradisional menjadi pasar sehat dengan dikeluarkannya aturan terkait pasar sehat, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ; serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Taroreh Hadiri HUT IGTKI PGRI se-Sulut

Ketua TP-PKK Kota Bitung Ny. Josephin Sondakh Taroreh didampingi Wakil Ketua TP-PKK kota Bitung Ny. Khouni Lomban Rawung dan Ketua DWP kota Bitung Ny. Telly Humiang Muhaling menghadiri Hari Ulang Tahun Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se Sulawesi Utara  yang ke 65  berpusat di Lapangan Upacara Kantor Walikota Bitung, Selasa 12/5.

Dalam kesempatan itu Taroreh mengatakan bahwa sebelumnya PAUD kota Bitung telah menggelar Jalan Gembira dan atraksi panggung gembira yang mengikutsertkan seluruh yayasan TK dan kelompok bermain se-Kota Bitung untuk memperingati HUT IGTKI dan hari ini merupakan puncak perayaannya yang melibatkan semua IGTKI se provinsi Sulut.

Lanjutnya lagi melalui momentum ini, perlu dipahami bahwa guru merupakan ujung tombak, karena guru berinteraksi langsung dengan peserta didik. “Selain menjelaskan proses pembelajaran, guru juga berperan dalam membangun pola pikir sekaligus karakter peserta didik.” Tutur Taroreh yang juga merupakan Bunda PAUD kota Bitung.

Sementara  itu atas nama pemerintah kota Bitung Wakil Walikota Bitung  Maxmilian J Lomban dalam sambutannya menyampaikan selamat dan berharap IGTKI-PGRI dapat terus membina para guru TK maupun PAUD, sehingga kehadiran PAUD dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan potensi dan karakter yang dimiliki oleh anak-anak khususnya di Sulawesi Utara.

Turut hadir para pejabat lingkup Pemkot Bitung, unsur Forkopimda, pengurus IGTKI PGRI Sulut serta para peserta dari semua kabupaten/kota se provinsi Sulut.

Sondakh Hadiri Seminar BPK

Walikota Bitung Hanny Sondakh menyimpulkan, predikat WTP harus dibarengi peningkatan nyata kesejahteraan rakyat. Penghargaan belum sepenuhnya menjadi gambaran apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Beberapa Indikator harus terpenuhi jika ingin dikategorikan mampu mengelola keuangan secara baik. Seperti, angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kecerdasan meningkat, serta pengangguran berkurang,” ujar Hanson usai menghadiri Seminar yang di selenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertemakan “Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat” di Gedung Auditorium Universitas Samratulangi Manado, Senin 11/5.

Sementara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Harry Azhar Azis, MA menyampiakan kinerja BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dijelaskan pula, Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” tegas Ketua BPK. Oleh sebab itu, BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD.

Selain itu, Dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar dalam penilaian kinerja. sementara, Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. “jelasnya.

Turut mendampingi Sondakh, Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit dan Sekretaris Kota Bitung Drs, Edison Humiang, MSI beserta sejumlah pejabat terkait.

Lomban Lepas 219 Praja Madya IPDN

Upacara pelepasan Praktek Lapangan 219 orang Praja Madya IPDN kampus Sulawesi Utara dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Walikota Bitung dengan Inspektur Upacara Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban, dan dihadiri Sekertaris Daerah Kota Bitung Edison Humiang, Asisten I Setda kota Bitung Fabian Kaloh, unsur Forkopimda, dan para Camat se-Kota Bitung. Dalam upacara tersebut Lomban menyematkan tanda peserta kepada dua orang perwakilan peserta Praja Madya yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelepasan bersama Direktur IPDN kampus Sulawesi Utara di Minahasa Drs. Roosje Kalangi.

Dalam sambutannya Lomban mengatakan, untuk maksimalnya praktek lapangan ini, dalam waktu dekat ini  akan ada pembekalan berupa bimbingan dan pembinaan kepada seluruh peserta oleh Pemerintah Kota Bitung di Balai Pertemuan Umum Kantor walikota Bitung,”hal itu penting karena selain memaksimalkan tugas lapangan ini juga sebagai bahan informasi bagi mereka terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di kota Bitung khususnya di 8 kecamatan yang menjadi lokasi praktek” tukas Lomban.

Lanjutnya lagi, segala sesuatu terkait dengan kegiatan di lapangan bisa berkoordinasi langsung dengan Asisten I Fabian Kaloh, sedangkan untuk administrasi dapat dikoordinasikan di BKD-PP kota Bitung. Lomban berharap para peserta sesegera mungkin  beradaptasi dan melakukan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika birokrasi.

Tim FS LCMT Kunjungi Pemkot Bitung

Memperkuat komitmen Presiden RI  pada G-20 Pittsburgh dan COP15  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020,kota Bitung adalah satu-satunya daerah di Indonesia sebagai pemenang untuk kota di APEC economies yang akan mendapatkan bantuan Penyusunan Feasibility Study (FS) untuk  Low Carbon Model Town (LCMT)  tahun 2015.

Senin (11/5) hari ini tim Konsultan yaitu South Pole Group, yang bergerak dibidang sustainability akan menggelar Kick Off Meeting dilaksanakan di BPU kantor Walikota.

Kepada sejumlah wartawan Minggu (10/5) kemarin melalui rilis Pers Dra. H. Jacoba Roeroe, MSi. Peneliti Madya Bidang pembangunan Anggota tim penyusun proposal LCMT Kota Bitung menjelaskan pertemuan kali ini sebagai penentu kerjasama dengan APEC kedepan.

“Rencana kerja proyek Bitung sebagai kota rendah karbon yakni tata guna lahan, sistem transportasi, sistem energi, lingkungan, dan pengelolaan wilayah,”jelas Roeroe.

Demikian pula dikatakannya setelah Bitung ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka dampak terhadap perubahan energi pasti berubah sehingga hal ini perlu ditata dari sekarang.

“Urbanisasi menyebabkan beban kota terus meningkat, khususnya dalam hal penyediaan energi dan emisi gas rumah kaca (GRK),”pungkasnya.

Sementara Walikota Bitung Hanny Sondakh menyampaikan Pemkot Bitung telah melaksanakan persiapan LCMT dengan melakukan rapat sebanyak 3 kali yaitu pada bulan April 2013, Februari dan Maret 2015,  dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Bitung bersama Direktur Konservasi Energi DITJEN EBTKE Kementerian ESDM.

“Jika kedepan ada perubahan syarat perijinan pembangunan guna menjaga lingkungan Kota supaya tidak mengandung emisi berlebihan yang akan merusak kondisi hutan maka mayarakat harus saling menopang,”harap Sondakh.

Pertemuan tim Konsultan ini akan berlanjut pada Selasa (12/5) esok bersama Badan KEK Bitung dan Pemprov Sulut.