Lomban Hadiri Rakor Pembangunan Jalan Tol Bitung-Manado

"Harus Ada Koordinasi Antara Pemkot/Pemkab, BPN dan Dinas PU Provinsi Sulut". Hal ini disampaikan Wakil Walikota Bitung Maximilian J. Lomban saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Bitung-Manado di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (06/01). Dalam kesempatan tersebut Lomban didampingi oleh Sekretaris Kota Bitung Drs. Edison Humiang, M.Si, Kepala Bappeda Drs. Audy Pangemanan, M.Si dan Kepala Dinas PU Ir. Max Tambuwun. Menurut Lomban, Pemerintah Kota Bitung sudah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di kota Bitung cepat terselesaikan namun terhambat karena kurangnya koordinasi yang baik dari ketiga instansi tersebut. Agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut, Lomban mengusulkan agar dibentuknya posko penyelesaian pembebasan lahan tanah yang melibatkan Pemerintah Kota/Kabupaten, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas PU Provinsi Sulut. Menanggapi hal tersebut Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang mengatakan agar masalah koordinasi terus ditingakatkan supaya kedepannya masalah yang seperti ini tidak terjadi lagi. "Kita sama-sama berjuang untuk pembangunan jalan tol ini, pembebasan lahan di kilometer 11 dan 13 yang bermasalah, jangan sampai terjadi lagi di pembebasan lahan berikut, "tutur Sarundajang. Sarundajang menambahkan bahwa untuk sumber informasi ada di Dinas PU Provinsi Sulut dan diteruskan ke Pemkot Bitung dan Pemkab Minut selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional serta sebaiknya diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus perobahan lahan bagi panitia yang terlibat didalamnya. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Provinsi Sulut Dr. Djouhari Kansil, Sekprov Ir. Siswa R. Mokodongan, para Asisten Setda Provinsi Sulut, Kepala BPN Sulut H. Aljabar, para Camat, Lurah dan undangan lainnya.