Pertemuan antara delegasi Pemerintah Kota Bitung dan delegasi Pemerintah Kota Rotterdam Belanda
dipimpin langsung oleh masing-masing Walikotanya. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kementrian Perekonomian RI, Rabu 25/09. Walikota Bitung Hanny
Sondakh yang memimpin langsung delegasi Kota Bitung didampingi oleh
Wakil
Walikota Bitung Maximilian J. Lomban, SE, M.Si dihadiri oleh Ketua DPRD
Kota Bitung Santy
Gerald Luntungan, ST bersama Wakil Ketua DPRD Ir. Maurits Mantiri dan
sejumlah
Kepala SKPD yaitu kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah, Kadis Perhubungan dan Kadis
Pariwisata serta pihak Kementrian Perekonomian RI yaitu Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Edi Putra Irawady, Deputy Bidang
Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi Budi
Santoso. Pada kesempatan
tersebut Pemerintah Kota Bitung menyampaikan tentang kesiapannya,
sehubungan dengan ditetapkannya Bitung sebagai satu-satunya pelabuhan
diwilayah Timur Indonesia
yang dijadikan sebagai lokasi pintu gerbang barang untuk Eksport maupun
Import, serta kesiapan kota Bitung menyambut pengoperasian pelabuhan
Bitung sebagai International Hub
Port, infrakstruktur pendukung dan kesiapan SDM
dengan membangun Akademi Komuditas Logistik Bitung dan berbagai
informasi teknis menyangkut data teknis pelabuhan seperti kedalaman dan
arus laut, kemampuan bongkar muat kontainer per hari dan dukungan
wilayah hinterland dalam mensuplai
bahan baku Eksport serta potensi bahan eksport utama dari kota Bitung. Pemerintah
Rotterdam dipimpin oleh Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Manager International
Relation of City of Rotterdam Martin Dukker, Director Of Public Work Rotterdam
Gerben Wigmans, Senior Project Manager Port of Rotterdam International Willem
Deddean dan Director STC Albert Bos. Pemerintah kota Rotterdam
sendiri menyampaikan tentang data detail dan teknis pelabuhan Rotterdam,
managemen pengelolaanya, infrakstruktur pendukung serta usaha-usaha yang
dilakukan Walikota Rotterdam dalam memaksimalkan peran pelabuhan Rotterdam sebagai
pelabuhan international. Hal menarik yang
muncul dalam pertemuan tersebut, ternyata pelabuhan Rotterdam 70 persen sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Kota sedangkan saham Pemerintah Pusat sebesar 30 persen, itu artinya
Pemerintah Daerah menguasai sebagian besar dan bahkan yang bertanggung jawab
langsung dalam pengoperasian aktifitas pelabuhan. Hal yang mengesankan yaitu kedua Walikota
menggunakan strategi yang sama dalam memimpin kotannya, yaitu dengan memimpin
langsung semua pekerjaan, turun langsung ke lapangan, menjadi inisiator bagi
sebuah perubahan dan menggaet semua stakeholder untuk bersama-sama membangun
kota menuju perubahan. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran
cenderamata antara kedua Walikota.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar