KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat
mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik.
Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap,
pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan
kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya
meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di
sektor layanan publik. Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di
sektor pelayanan publik. Salah satu caranya dengan melakukan
Survei Integritas Sektor Publik. Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 merupakan salah satu upaya mendapatkan penilaian
dari masyarakat pengguna layanan terhadap variabel, indikator dan subindikator
korupsi dalam layanan publik, yang diterjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan di
kuesioner. Penilaian diarahkan untuk menjaring pengalaman langsung
responden selama mengurus layanan. Oleh karena itu, responden yang dipilih
adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir yg dilakukan
secara tertutup.
Senin (16/12) bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, KPK mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik
Tahun 2013 yang disampaikan oleh Busro Muqodas sebagai pimpinan KPK. Penilaian
survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas
(bobot 0,667) yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi
yang dialaminya dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefleksikan
faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Hasil Survey Integritas Tahun 2013 pada 3 (tiga) unit layanan daerah yaitu SIUP,
layanan kesehatan dan Pengadaan Barang dan Jasa, menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 3 (tiga) Pemda yang memperoleh nilai integritas di atas 7,
yaitu Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare dan Pemkot Surabaya. Busro Muqodas menyanjung Walikota Bitung Hanny
Sondakh atas nilai yang diperoleh atas Survey Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013. “Hasil dari survey adalah up to date jadi hasil ini sangat bisa
dipercaya dan kami bangga dengan kota Bitung yang
memperoleh nilai 7,54 dan menduduki peringkat 3 Nasional di
bawah Kota Pare-pare dan Kota Surabaya,
”kata Busro di Gedung KPK ketika menyerahkan hasil Survey Integritas Sektor Publik Indonesia
Tahun 2013. Sementara itu, Sondakh berharap dengan capaian yang diraih ini, akan memicu bagi Pemkot Bitung untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami bertekat akan terus mengedepankan
upaya pemberantasan korupsi disegala aspek untuk mendukung terciptanya
pemerintahan yang baik dan bersih,
”kata Sondakh.
Selain Sondakh, hadir juga dalam acara tersebut Kepala
BKD-PP Ferdinand Tangkudung, SIP, M.Si, Kepala BAPPEDA Drs. Audy Pangemanan, M.Si dan
Sekretaris Dinas PU Rudy Theno, ST, MT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar