Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Wakil Walikota Max Lomban, Kamis 14 Februari 2013 mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan pelaksanaan program pembangunan daerah Sulut tahun 2012 dan rencana pembangunan tahun 2013. Rakorev yang dibuka Gubernur Dr. S. H. Sarundajang bertujuan mengidentifikasi pencapaian program tahun anggaran 2012 dan mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang dilihat dari indikator kinerja utama yang tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan perencanaan pembangunan nasional didalamnya termasuk evaluasi pelaksanaan MDGs. Gubernur dalam sambutannya menekankan kepada setiap kab/kota agar dapat menyerap anggaran yang tertata di APBD maupun APBN dengan cepat karena akan berpengaruh dalam percepatan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi kab/kota itu. Empat isu penting di Kota Bitung barhasil dibawa Sondakh Lomban dalam forum Rakorev ini, yaitu pertama soal status tanah di Pulau Lembeh yang harus memerlukan penanganan serius dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN Pusat maupun Provinsi, keberadaan tenaga kerja warga asing seperti Sangir Filipina yang memerlukan perhatian pihak Disnaker Prov Sulut, pihak Imigrasi, perkembangan pembebasan lahan jalan tol dan perbaikan jalan provinsi di Kota Bitung yaitu jalan Sarundajang. Menanggapi aspirasi solo terrsebut, Sarundajang pun mengatakan bahwa semuanya itu sudah masuk dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Sulut tahun 2013. "Soal status tanah di Pulau Lembeh akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini BPN sedangkan yang lainnya sudah masuk dalam rencana pembangunan Prov Sulut tahun 2013 ini. Sondakh turut membawa beberapa pejabat dalam Rakorev ini seperti Kadis PU, Asisten II, Kepala Bappeda Audy Pangemanan dan Kaban Perijinan Pingkan Sondakh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar