Sondakh: Dari Hati Nurani Saya, Tidak Menginginkan TPP Guru Dihilangkan

(30/1) Bertempat di Ruang Kerja Walikota Bitung, Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Sekretaris Kota Drs. Edison Humiang, M.Si, Kadispora Drs. Herman Rompis, Kabag Humas Erwin Kontu, SH dan Kabid Anggaran Riano Senduk, SE, M.Si menerima kunjungan perwakilan Guru dari berbagai sekolah yang ada di Kota Bitung. Maksud kedatangan dari Perwakilan Guru yang terdiri dari Dems Tandaju (Guru SMK Negeri 5), Djohnly Pangemanan (Guru SMK Negeri 1), Alfrets Saraung (Guru SMP Negeri 12), Munawar Antameng (Guru SMA Negeri 1), Tonikson Mamentiwal (Guru SMA Negeri 1) dan Sovian Lawendatu (Guru SMA Negeri 1) adalah untuk menyampaikan aspirasinya terkait penghapusan TPP Guru yang ada di Kota Bitung. Walikota menyambut baik kedatangan dari perwakilan Guru yang ada di Kota Bitung ini dan memberikan penjelasan mengapa Pemkot Bitung harus mengambil langkah melakukan penghapusan TPP dari para Guru. Secara hati nurani, Walikota tidak menginginkan adanya penghapusan TPP ini karena tugas dan peran Guru sangatlah penting dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya yang ada di Kota Bitung. Hal ini dilakukan karena Belanja Aparatur Pemkot Bitung yang sampai saat ini belum balanced dengan belanja publik, yaitu masih berada di angka 53,7 persen sehingga menyebabkan Pemkot Bitung harus menekan/mengurangi jumlah belanja tidak langsungnya. Selain itu, pembayaran TPP Guru ini bisa menyebabkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Walikota tidak menginginkan dikemudian hari para Guru mengembalikan TPP yang pernah diterimanya karena menjadi suatu temuan dari BPK. Walikota memohon kepada para perwakilan Guru untuk meneruskan hasil pertemuan ini kepada rekan-rekan Guru yang lain, karena ini demi kepentingan kita bersama. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kota juga menyampaikan bahwa Pemkot Bitung harus menghindari terjadinya duplikasi anggaran dan akan mencari jalan keluar untuk tambahan penghasilan pegawai bagi Guru bisa dikeluarkan dalam komponen belanja aparatur sehingga tidak membebani belanja tidak langsung dalam APBD Kota Bitun