Apel pagi senin, 14 januari 2013 di lingkungan kantor Walikota Bitung
dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Bitung dan dihadiri kepala
SKPD, seluruh pegawai negeri sipil dan THL.
Humiang menginstruksikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan,
dan Pelatihan Kota Bitung untuk membuat jadwal penerima apel bagi para
assisten di luar wilayah kantor Walikota Bitung.
Humiang juga
mengingatkan kembali untuk menseriusi ketidakhadiran pegawai negeri
sipil pada apel pagi dan bagi yang terlambat agar berinisiatif,
menyesuaikan membentuk barisan sendiri.
Kepala SKPD diharapkan agar betah dikantornya, tidak melakukan
aktifitas-aktifitas yang tidak perlu diluar kantor, agar menjadi teladan
bagi pegawai di instansi yang dipimpinnya.
Kepada perwakilan dari tiap SKPD harus mengikuti ujian sertifikasi pengelolaan barang dan jasa.
Humiang juga menghimbau kepada para Camat untuk menguasai seluruh data
yang ada di lapangan menyangkut data kependudukan dan data yang
berhubungan dengan kondisi kewilayahan.
Selasa, 15 Januari 2013
Sabtu, 12 Januari 2013
Sarundajang dan Sondakh Lepas KRI Makassar ke Filipina
Bertempat di Pelabuhan Nusantara Bitung (Jumat,11/1). Dihadiri oleh Sekretaris Jendral Palang Merah Indonesia (PMI) Budi A. Adiputro, Gubernur Sulawesi Utara, Danlantamal VIII, Kapolda Sulut, Danrem 131 Santiago, Danlanudsri, Komandan KRI Makassar, Walikota Bitung, Sekretaris Kota Bitung, Forkopimda Kota Bitung, serta Pejabat TNI dan Polri. Dalam sambutan Sekjen PMI disampaikan bahwa ini merupakan wujud solidaritas internasional dari Pemerintah RI, dimana negara Filipina merupakan negara tetangga terdekat yang sedang dilanda bencana badai tropis bhopa yaitu di wilayah Mindanao. Ini merupakan bantuan tahap kedua oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Filipina yang terdiri dari 2.000 ton beras, 2.500 unit tenda, dan 2.500 buah selimut. Pada tahap pertama telah diserahkan langsung oleh Menkokesra Agung Laksono didampingi oleh Panglima TNI dan Gubernur Sulut sebesar satu juta dolar US, sekaligus melakukan peninjauan di daerah bencana beberapa waktu yang lalu. Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara TNI, PMI, BNPB, dan pihak terkait untuk melakukan aktifitas kemanusiaan khususnya dengan negara tetangga Filipina yang sedang dilanda musibah. Hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Sulawesi Utara untuk mengantisipasi bencana alam yang datang secara tiba-tiba. Gubernur memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh awak kapal dan mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama mendoakan agar KRI Makassar yang membawa bantuan kemanusiaan ini bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan. Sarundajang mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Sulawesi Utara agar senantiasa lebih dekat dengan alam, melakukan aktifitas yang bersifat pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan kewaspadaan terhadap datangnya bencana.
Kamis, 10 Januari 2013
LOMBAN CS TEMUI MENTERI AGAMA DI JAKARTA
Bertempat di Kantor Menteri Agama RI yang beralamat di jl. M.T. Thamrin no. 6 Jakarta Pusat, (kamis 10 Januari 2013) Wakil Walikota Bitung Max J Lomban, SE, M.Si bersama dengan Ketua DPRD Kota Bitung, Kakanwil Agama Provinsi Sulawsi Utara, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bitung, dan beberapa anggota DPRD Kota Bitung melakukan kunjungan kerja di Kementrian Agama RI. Lomban beseta rombongan diterima langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Surya Dharma Ali didampingi oleh beberapa orang Dirjen dan Pejabat Kementrian Agama di ruang kerjanya. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk meminta kesediaan dari Menteri Agama untuk berkunjung ke Kota Bitung dan sekaligus untuk acara peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Raya Kota Bitung yang beralamat di Kelurahan Girian Atas dengan Walikota Bitung sebagai Pembina Mesjid serta menyerahkan proposal pembangunan Christian Development Center (CDC) juga pembangunan beberapa Mesjid lainnya yang ada di Kota Bitung. Menteri Agama menyambut baik kedatangan dari Wakil Walikota Bitung beserta rombongan dan dengan senang hati Menteri Agama berkenan untuk hadir serta ingin bertatap muka langsung dengan masyarakat Kota Bitung yang direncanakan pada tanggal 22 Januari 2013 mendatang. Dalam pertemuan tersebut Wakil Walikota Bitung memaparkan kondisi umat beragama yang ada di Kota Bitung yang sampai saat ini tetap rukun dan terjalin hubungan yang harmonis. Hal ini langsung membuat Menteri Agama kagum dan memberikan apresiasi serta menyatakan Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung adalah percontohan dari kerukunan umat beragama di Indonesia. Seperti yang diketahui Menteri Agama juga telah beberapa kali berkunjung ke Kota Bitung dan sudah melihat sendiri kondisi kerukunan umat beragama yang ada di Kota Bitung. Surya Dharma Ali berjanji akan membantu proposal yang telah diserahkan oleh Wakil Walikota Bitung beserta rombongan.
Humiang Buka Sosialisasi e-KTP dan Jalan Tol di Kecamatan Aertembaga
Dalam
sambutannya Sekretaris Kota mengharapkan agar proses perekaman data e-KTP dapat
diselesaikan pada tahun ini karena mengingat Pemilu Legislatif dan presiden sudah tidak lama
lagi yaitu tahun 2014. Diingatkan bahwa pentingnya e-KTP antara lain, berlaku
secara Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan
izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. Humiang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota
Bitung khususnya yang berada di Kecamatan Aertembaga yang belum melakukan
perekaman data e-KTP agar segera mendatangi kantor kecamatan untuk melakukan
perekaman, dan kepada perangkat kecamatan dan kelurahan agar dapat
memfasilitasi masyarakat yang belum yang melakukan perekaman data e-KTP. Dihimbau
pula kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan jalan
tol, karena akan menciptakan multiplier
effect yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kota Bitung.
Mengingat saat ini Kota Bitung dipersiapkan dengan tiga mega proyek yaitu
Pembangunan Tol Bitung-Manado, Kawasan Ekonomi Khusus dan International Hub
Port, masyarakat diminta untuk membantu Pemerintah Kota dalam mensukseskannya dan
jika ada masayarakat yang kurang memahami tiga mega proyek ini, mohon di
konsultasikan kepada Camat atau Lurah setempat.
Sondakh Terima Tim Kementerian PU
Bertempat di ruang kerja Walikota Bitung, Rabu 9 Januari 2012, Walikota
Bitung Hanny Sondakh menerima kunjungan Tim dari Kementrian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia yang terdiri dari Staf Khusus Menteri Pekerjaan
Umum Ir. Lucky Korah, Pejabat Bina Marga Kementerian PU Rill Mantik,
serta para konsultan jalan tol dari Kementerian PU. Pertemuan ini turut
dihadiri oleh Sekretaris Kota Bitung, GM Pelindo IV Cabang Bitung,
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung, GM Terminal
Peti Kemas Bitung, Kepala-Kepala SKPD, dan Para Camat. Tujuan kedatangan
dari Tim ini adalah untuk mengecek sejauh mana proses pembebasan lahan
tol yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bitung hingga saat ini serta
menghimpun data-data yang ada di lapangan terkait pembangunan jalan tol.
Sondakh menyambut baik kunjungan ini dan memaparkan kondisi terkini
Kota Bitung serta melaporkan proses pembebasan lahan tol yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung sampai saat ini, dimana realisasi
pembayaran ganti rugi sudah mencapai 77 persen dengan sumber dana
diambil dari APBD Kota Bitung sebesar 10 Milyar dan untuk tahun 2013 ini
akan menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara. Dalam pemaparannya, Staf Khusus Menteri PU Ir. Lucky Korah
menjelaskan tentang manfaat langsung yang akan diperoleh, karena jalan
tol ini akan menciptakan multiplier efek bagi seluruh elemen masyarakat
yang ada di Kota Bitung. Turut dibahas juga aspek-aspek teknis mengenai
pembangunan inftrastuktur jalan tol antara lain menyangkut letak dan
desain pintu/gerbang tol yang akan dibangun. Seperti yang dijelaskan
oleh Pejabat Bina Marga Kementerian PU Rill Mantik, bahwa dalam proses
pembangunan jalan tol yang ada di seluruh indonesia, masalah yang paling
banyak ditemui adalah masalah ketersediaan lahan yang membuat
proyek-proyek jalan tol terhambat. Oleh karena itu, Mantik berharap agar
Pemerintah Kota Bitung dapat secepatnya menyelesaikan aktivitas
pembebasan lahan tol ini.
Sondakh Resmikan Gedung Kantor PT. Tanto Intim Lines
Sondakh Resmikan Gedung Kantor PT. Tanto Intim Lines Cabang Bitung yang
di pimpin oleh Bpk Arfan Hani, Bertempat di kelurahan bitung barat II,
kecamatan Maesa 9/1.
Turut hadir Kepala Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung Bpk.
Petrus Silange, GM. Pelindo Ibu Niken Probowati, GM. PT Sari Jasa Bpk
Pit Tumewu, pihak POLRI tokoh agama, masyarakat, Pejabat Pemkot Bitung
dan Camat Maesa.
Sondakh dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas dibangunnya
gedung yg baru, sebab lokasi berdirinya gedung ini merupakan tempat yang
strategis untuk dijadikan tempat usaha, hal ini akan bermanfaat untuk
peningkatan sektor industri, dan akan membawa nilai tambah bagi PAD
Kota Bitung. Semoga dengan diresmikan gedung kantor PT. Tanto Intim
Line kegiatan usaha dibidang jasa yaitu pengiriman barang melalui
Kontainer dapat berjalan dengan baik, dan akan membawa keberhasilan,
kesuksesan serta akan bermanfaat guna terciptanya lapangan kerja dan
perkembangan usaha yg berdapak untuk kemajuan Kota Bitung.
Selesai penandatangan prasasti sondakh langsung memantau isi gedung
kantor serta mencoba beberapa peralatan Fasilitas kantor.
di pimpin oleh Bpk Arfan Hani, Bertempat di kelurahan bitung barat II,
kecamatan Maesa 9/1.
Turut hadir Kepala Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung Bpk.
Petrus Silange, GM. Pelindo Ibu Niken Probowati, GM. PT Sari Jasa Bpk
Pit Tumewu, pihak POLRI tokoh agama, masyarakat, Pejabat Pemkot Bitung
dan Camat Maesa.
Sondakh dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas dibangunnya
gedung yg baru, sebab lokasi berdirinya gedung ini merupakan tempat yang
strategis untuk dijadikan tempat usaha, hal ini akan bermanfaat untuk
peningkatan sektor industri, dan akan membawa nilai tambah bagi PAD
Kota Bitung. Semoga dengan diresmikan gedung kantor PT. Tanto Intim
Line kegiatan usaha dibidang jasa yaitu pengiriman barang melalui
Kontainer dapat berjalan dengan baik, dan akan membawa keberhasilan,
kesuksesan serta akan bermanfaat guna terciptanya lapangan kerja dan
perkembangan usaha yg berdapak untuk kemajuan Kota Bitung.
Selesai penandatangan prasasti sondakh langsung memantau isi gedung
kantor serta mencoba beberapa peralatan Fasilitas kantor.
Rabu, 09 Januari 2013
Lomban pimpin rapat penangulangan kemiskinan di Kota Bitung
Lomban mengadakan rapat diruang Kerja bersama Kepala BAPPEDA, Kadis
Sosial, Kepala BPM, Kadis Koperasi, Kadis kesehatan, Kadis Perikanan
dan kelautan, untuk membahas tindak lanjut menyangkut Penangulangan
Kemiskinan di Kota Bitung. 8/1.
Rapat membahas mengenai rencana strategis dalam penangulangan
kemiskinan melaui perluasan kesempatan usaha, pemberdayaan masyarakat
dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Dalam rapat Lomban menegaskan agar data jumlah penduduk miskin di kota
bitung sudah diperoleh untuk dikaji kembali guna memastikan bahwa
penduduk tersebut memang sangat miskin, agar bisa disesuaikan dengan
alokasi dana APBN maupun APBD serta meminta kepada SKPD terkait,
untuk saling berkoordinasi & bersenergi dalam merumuskan data penduduk
miskin. Hal ini guna menghindari terjadinya masalah bagi penduduk
miskin yg menerima bantuan, misalnya terjadi penerimaan bantuan ganda,
salah sasaran, pelaporan tidak jelas, ataupun hanya melahirkan mental
miskin bagi penerima bantuan yang tidak terpantau progresitasnya.
Sosial, Kepala BPM, Kadis Koperasi, Kadis kesehatan, Kadis Perikanan
dan kelautan, untuk membahas tindak lanjut menyangkut Penangulangan
Kemiskinan di Kota Bitung. 8/1.
Rapat membahas mengenai rencana strategis dalam penangulangan
kemiskinan melaui perluasan kesempatan usaha, pemberdayaan masyarakat
dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Dalam rapat Lomban menegaskan agar data jumlah penduduk miskin di kota
bitung sudah diperoleh untuk dikaji kembali guna memastikan bahwa
penduduk tersebut memang sangat miskin, agar bisa disesuaikan dengan
alokasi dana APBN maupun APBD serta meminta kepada SKPD terkait,
untuk saling berkoordinasi & bersenergi dalam merumuskan data penduduk
miskin. Hal ini guna menghindari terjadinya masalah bagi penduduk
miskin yg menerima bantuan, misalnya terjadi penerimaan bantuan ganda,
salah sasaran, pelaporan tidak jelas, ataupun hanya melahirkan mental
miskin bagi penerima bantuan yang tidak terpantau progresitasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)

