Selasa 4 Oktober 2016. Bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bekerjasama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengadakan Seminar Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan di Kota Bitung yang diikuti oleh jajaran Pemerintahan Kota Bitung, Walikota Maximilian J. Lomban, SE, MSi bersama Wakil Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Malton Andalangi, Ketua TP-PKK Kota Bitung Dra. Khounni Lomban-Rawung, Msi dan beberapa perusahaan yang bergerak dalam Industri Perikanan di Kota Bitung.
Dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara, Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Presiden menginstruksikan untuk mengambil angkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.
Langkah-langkah itu adalah :
a. peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan;
b. perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing;
c. percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;
d. penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional;
e. percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan;
f. percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional; dan
g. penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.
Secara khusus Presiden menginstruksikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional. Selain itu, Presiden meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, danmasterplan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Bitung berharap agar seminar tersebut bukan hanya kegiatan seremonial belaka, tetapi merupakan salah satu kegiatan strategis, yang dapat dijadikan sebagai sarana percepatan pembangunan antar wilayah, baik itu di wilayah Kota Bitung maupun diseluruh wilayah Indonesia secara Nasional. Pemerintah Kota Bitung juga berharap rangkaian seminar dan implementasinya akan mendorong adanya pusat-pusat pertumbuhan baru, akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan industri dan barang termasuk kelautan, maritim, pariwisata bahari, dimana Kota Bitung bisa menjadi contoh kawasan yang akan dikembangkan potensi pariwisatanya.
