Pj Walikota Pimpin RAKOR Integritas Dan Sinkronisasi

Rapat Koordinasi (RAKOR) Integritas dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang bertempat di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Pejabat Walikota Bitung Drs. Jhon Palandung, M.Si, di dampingi Asisten I Drs. Hermanus Bawuoh. Juga dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy Kumendong, Kamis(10/3).

Dalam sambutannya Palandung mengatakan "Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dengan sistem Pemerintahan Presidensil, dengan kondisi negara yang terdiri dari gugusan kepulauan, termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Dimana dalam Konstruksi Perwilayahannya menempatkan Provinsi sebagai Daerah Otonom sekaligus wilayah Administrasi, yang berfungsi sebagai INTERMEDIATE GOVERNMENT/NEGARA dan Penyambung kepentingan kewenangan yang bersifat Nasional(NEGARA) dengan yang bersifat Lokal(DAERAH). Sehingga dalam rangka Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan,dan Sosial Kemasyarakatan diperlukan kebijakan Otonomi Daerah."

Lanjutnya,"oleh karena itulah, melalui rapat Koordinasi ini kiranya akan semakin memantapkan komitmen segenap jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih baik." pungkasnya.

Palandung Hadiri Ibadah OIKUMENE

Sebagai bentuk ungkapan syukur atas penyertaan dan kasih Tuhan dalam berbagai aktivitas pemerintah Kota Bitung diwujudkan melalui ibadah oikumene, Kamis (14/01) bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Pemkot Bitung dan dihadiri oleh Pj. Walikota Bitung Drs. Jhon Palandung, M.Si di dampingi Asisten I Drs. Hermanus Bawuoh, kamis (10/3).

Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Agustinus Lumombo STh, yang dalam khotbahnya diambil dalam kitab Roma 13:1 yakni "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah."

Dalam kesempatan mengingatkan pentingnya menghadirkan diri dalam Ibadah Oikumene. ”Ibadah ini merupakan agenda Pemkot bersama seluruh SKPD untuk melakukan ibadah disetiap hari Kamis yang dimulai pada pukul 08.30 Wita, sebelum beraktivitas di SKPD masing-masing,” Kata Palandung.

Gubernur Pantau Gedung BLK

Bertempat di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung Gubernur Olly Dondokambey memantau secara langsung Balai BLK di Bitung yang di terima langsung oleh Pj. Wali Kota Bitung John Palandung di dampingi Plt. Sekretaris Daerah Kota Bitung Malton Andalangi, Senin (8/3).

Dalam kunjungan tersebut Gubernur OD mengatakan "bahwa BLK sebagai ujung tombak dari Dinas tenaga Kerja, karena BLK merupakan tenaga fungsional yang mendidik masyarakat dalam melakukan pelatihan-pelatihan langsung. Oleh karena itu kondisi BLK baik secara fisik maupun peralatan harus memadahi." lanjutnya, akan diadakan pembenahan terhadap gedung dan peralatan yang tidak bisa di pakai lagi.

Palandung Hadiri Pencanangan PIN Polio

Penjabat (Pj) Walikota Bitung Drs.John Palandung didampingi Plt. Sekretaris Daerah kota 

Bitung Drs. Malton Andalangi dan para SKPD terkait menghadiri Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang di laksanakan di Puskesmas Tinumbala Kecamatan Aertembaga,  Selasa (8/3). Tujuan PIN Polio,mengurangi resiko penularan virus polio yang datang dari negara lain, memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi dan memberikan perlindungan secara optimal serta merata pada balita terhadap kemungkinan munculnya kasus polio.

Program Imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan , utamanya dalam pengendalian penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi atau PS3I  yang mencakup sasaran 5 juta bayi di seluruh Indonesia. Imunisasi polio tetes yang dilakukan merupakan upaya pemerintah menuju Indonesia bebas polio. Pada saat balita akan di imunisasi dan sebelum diberi vaksin maka balita tersebut terlebih dahulu akan diperiksa kesehatannya, apabila sedang mengalami suhu badan panas, maka balita tersebut ditunda pemberiani vaksin sampai balita tersebut sembuh.

Dalam Sambutan, Palandung menghimbau pentingnya keberhasilan PIN Polio bagi kesehatan anak-anak generasi penerus kita , agar semua pihak dapat melakukan upaya dan memberikan dukungan bagi kesuksesan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2016 agar semua anak balita di Kota Bitung dapat dibawah ke Pos PIN  terdekat untuk memperoleh tetesan vaksin polio, agar kita dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas yang bebas dari cacat tubuh karena penyakit polio. ‘’tuturnya.

Lanjutnya, Palandung berterima kasih dan mengapresiasi pada seluruh jajaran kesehatan, khususnya para kader kesehatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan PIN Polio 2016 di kota Bitung dalam upaya mempertahankan status eradikasi polio khususnya di Kota Bitung, “tutupnya.

Dalam kesempatannya Palandung memberikan tetes vaksin imunisasi polio kepada beberapa anak secara simbolis.

Andalangi Pimpin RAKOR Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Plt. Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Malton Andalangi di dampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Albert Sarese  membuka secara langsung rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Kota Bitung, Senin (7/3). Andalangi dalam sambutannya mengatakan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting karena dengan perencanaan kita dapat mengetahui mau dibawa kemana daerah ke depannya dengan tetap mempertahankan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

"Dari definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa pembangunan daerah tanpa perencanaan adalah suatu kegagalan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat."tutur Andalangi. Lanjutnya lagi dari hasil evaluasi pemasukan dokumen Renstra dan draf Renja SKPD terdapat 26 SKPD yang telah memasukan Renstra atau sebesar 46 persen dan 10 SKPD yang telah memasukan draf Renja atau sebesar 18 persen dari 55 SHPD yang ada. "Itu berarti masih sebagian besar SKPD belum memasukan dokumen perencanaan SKPD baik Renstra maupun draf Renja." tukasnya. Andalangi berharap SKPD yang belum memasukan Renstra dan draf Renja SKPD segera memasukannya melalui BAPPEDA.

Pj. Walikota Hadiri Rakornas Penanganan Konflik Sosial

Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Pj. Walikota Bitung Dr. John Palandung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, yang dibuka  Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA selaku Sekertaris Jenderal Kemendagri. 

Tujuan Pelaksanaan rapat tersebut menurut palandung untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun  antarinstansi, yaitu pemerintah dan aparat penegak hukum yang perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik sosial terjadi. selain itu pentingnya koordinasi bagi pemerintah daerah membangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjaga daerah tetap stabil dan aman" tutur Palandung menirukan apa yang disampaikan Temendung.

Lajutnya lagi Khusus bagi Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) di tiap Daerah perlunya bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh, petakan potensi-potensi konflik, dan antisipasi supaya konflik tidak terjadi," katanya.  Palandung berharap lewat kegiatan ini akan ada peningkatan kapasitas terhadap aparatur pemerintah kota Bitung agar bisa mencegah atau menyelesaikan konflik.

Andalangi Pimpin RAKOR Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Plt. Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Malton Andalangi di dampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Albert Sarese  membuka secara langsung rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Kota Bitung, Senin (7/3). Andalangi dalam sambutannya mengatakan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting karena dengan perencanaan kita dapat mengetahui mau dibawa kemana daerah ke depannya dengan tetap mempertahankan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

"Dari definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa pembangunan daerah tanpa perencanaan adalah suatu kegagalan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat."tutur Andalangi. Lanjutnya lagi dari hasil evaluasi pemasukan dokumen Renstra dan draf Renja SKPD terdapat 26 SKPD yang telah memasukan Renstra atau sebesar 46 persen dan 10 SKPD yang telah memasukan draf Renja atau sebesar 18 persen dari 55 SHPD yang ada. "Itu berarti masih sebagian besar SKPD belum memasukan dokumen perencanaan SKPD baik Renstra maupun draf Renja." tukasnya. Andalangi berharap SKPD yang belum memasukan Renstra dan draf Renja SKPD segera memasukannya melalui BAPPEDA.