Lomban Hadiri Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi Sulut dilakukan di Hotel Peninsula Manado 18/11. Sebagai Narasumber Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil, M.Pd, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Kepala BPKP Provinsi Sulut, Irjen Kemendagri dan perwakilan Kemenpan-RB. Dalam Rakor ini juga dilakukan Pernyataan Komitmen Bersama Bupati/Walikota se-provinsi Sulawesi Utara dalam rangka tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan 60% Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian di Tahun 2014 dan kota Bitung menjadi percontohan bagi Kabupaten/Kota lainnya serta merupakan daerah yang berkomitmen dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan keuangan daerah. Melalui Rakor ini kembali mempertegas posisi Wakil Gubernur/Wakil Walikota/Wakil Bupati dalam hal pengawasan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Max J. Lomban selaku Wakil Walikota Bitung dalam Rakor ini menyatakan bahwa sejauh ini Bitung sudah melaksanakan Tata Kelola Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta terus meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga komitmen segenap stakeholder dalam menjalankan penyelenggaraan daerah. Lomban dalam kesempatan ini didampingi oleh Asisten Adminsitrasi Umum Drs. Malton Andalangi, Inspektur Drs. Toni Katuuk dan Kepala BPKBMD Frangky Sondakh, SE Ak, M.Si.