Sondakh : Masyarakat Diminta Jaga Situasi Kondusif jalannya Pilkada

Walikota Bitung Hanny Sondakh mengajak Seluruh masyarakat Kota Bitung diminta untuk selalu menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)

"Sebagai masyarakat taat hukum mari kita sukseskan pesta demokrasi dengan mengunakan hak suara dan tidak golput ," ajak Sondakh.

Dikatakannya, dalam pelaksanaan Pilkada 2015 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 semua masyarakat harus mampu menjaga situasi daerah agar selalu aman dan nyaman serta kondusif selama Pilkada.

"Jangan sampai pelaksanaan program pembangunan daerah dijadikan publik yang berkesan negatif akibat kepentingan politik dalam Pilkada nanti," katanya.

Menurut Sondakh, tidak menutup kemungkinan selama berjalannya pilkada banyak sebagian oknum tertentu yang berupaya melemahkan kinerja pemerintah demi kepentingan politik.

Oleh karenanya dalam mensukseskan demokrasi yang baik jujur dan adil diperlukan tanggung jawab dan kerja sama bagus, baik ditingkat Kecamatan sampai ke Kelurahan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang tidak jelas sumbernya.

"dimintakan agar saling Koordinasi antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah terus ditingkatkan, dengan tujuan untuk mencegah kesalah pahaman masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada," ujarnya.

Lomban Pimpin Rapat Kerja SKPD

Senin, 7 September 2015. Wakil Walikota M. J. Lomban, SE, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Drs. Edison Humiang, M.Si memimpin Rapat Kerja. Rapat ini diikuti oleh para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bitung bertempat di BPU Kantor Walikota Bitung

 .

Lomban dalam penyampaiannya bahwa setelah mengalami perubahan anggaran dimana penyerapan anggaran per 31 Agustus yaitu sebesar 54 persen dari target 60 persen. "Untuk itu saya meminta setiap SKPD untuk lebih pro aktif dalam mempercepat penyerapan anggaran, mengingat sudah memasuki akhir tahun 2015 " tuturnya.

Tambahnya lagi dengan dilaksanakannya penyerapan anggaran ini merupakan solusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga pendapat asli daerah akan meningkat. Ia juga mengingatkan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publik terutama pengurusan administrasi kependudukan dan perijinan.

Humiang menambahkan bahwa pimpinan harus memperhatikan penyerapan anggaran ditiap instansinya masing-masing. “ Pejabat SKPD harus memantau perkembangan realisasi penyerapan anggaran ditiap instansinya sesuai dengan target yang telah ditentukan pada tiap bulan berjalan, “ tuturnya.

Sondakh Instruksikan SKPD dan Aparat Kelurahan Tingkatkan Pelayanan Publik

Walikota Bitung Hanny Sondakh menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparat Kelurahan untuk lebih meningkatkan Pelayanan Publik terhadap masyarakat. “ Saya minta SKPD dan Aparat Kelurahan lebih tingkatkan pelayanan publik, “ tegasnya.

Terlebih lagi hal ini disampaikannya, karena Sondakh akan memasuki akhir masa jabatannya sebagai Walikota Bitung. “ Saya inginkan pelayanan publik terhadap masyarakat lebih baik lagi dan dipertahankan sehingga dapat dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya, “ tuturnya.

Seperti yang diketahui bahwa dimasa pemerintahannya, Kota Bitung menjadi semakin berkembang dan maju hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan dan prestasi  yang diraih oleh Kota Bitung.

Lomban Hadiri Ibadah Germita Bukit Moria

Minggu, 6 September 2015. Wakil Walikota Bitung didampingi Ny. Khouni Lomban-Rawung menghadiri Ibadah Gereja Masehi Injili Talaud (Germita) Bukit Moria Bitung. Ibadah yang dipimpin dengan pembacaan Alkitab Mazmur 62, ayat 1 sampai 9 oleh Pdt. Firdaus Mayusip selaku Ketua Sinode Germita Talaud mengajak jemaat untuk selalu bersyukur dan  dengan berserah diri dan menggantungkan harapan kepada Tuhan karena menjadikan hati merasa tenang.

Lomban dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas peran serta jemaat Germita Bukit Moria dalam pembangunan kota Bitung saat ini. “ Mari bersama-sama kita bangun dan jaga kota Bitung ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan, “ tuturnya.

Lomban juga mengajak kepada jemaat untuk menyukseskan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta jangan mudah terprovokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. “ Mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang akan memimpin Kota Bitung kedepannya nanti, “ tuturnya

hadir juga pada ibadah ini Wakil Bupati Talaud Petrus Tuange serta pejabat lainnya.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Standarisasi

Sekretaris Kota Bitung Drs Edison Humiang MSI memintakan agar SKPD dalam
melakukan suatu pengelolaan barang dan perencanaan pengadaan barang harus
mengacu pada prosedur ketentuan lewat standarisasi aturan, terutama
mengenai sarana dan prasarana kerja Pemerintahaan daerah harus
berdasarkan Permendagri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri no. 7 tahun 2006.
“kata Humiang saat memimpin rapat bersama SKPD terkait diruang kerjanya,
Jumat 4/9.

Lewat rapat tersebut Humiang menjelaskan, pengelolaan sarana dan prasarana
harus berdasarkan standarisasi dan dikaji sebaik mungkin sesuai pedoman dan
berdasarkan payung hukum yang ada, agar kedepan tidak terjadi permasalahan
yang berakibatkan terhadap temuan. “tentunya berbicara soal anggaran kita
harus membahas sebaik mungkin dan lebih teknis sesuai aturan yang berlaku,
mengingat Pemkot Bitung sudah meraih Hattrick WTP dari BPK RI” “pungkasnya.

Adapun pembahasan sarana dan prasarana dimaksud yakni mengenai rencana
pengadaan/penggunaan bangunan atau gedung dan kendaraan dinas serta program
kegiatan pemerintahan lainnya, dimana lewat hasil pembahasan ini akan
direlisasikan tahun 2016.

Pemkot Terima Penghargaan JKN Award 2015 dari Menkes

Pemerintah Kota Bitung kembali mendapat penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Award 2015  dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI), Selasa 1/9 malam di  Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs Malton Andalangi yang secara langsung diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. DR. dr. Nila Djuwita F M, SpM bersama Direktur utama BPJS Fachmi Idris, bertempat Gedung Kementerian RI.

tujuan Penghargaan yang serahkan kepada Pemkot Bitung dikarenakan ikut mensukseskan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan melakukan proses integrasi peserta Jamkesda ke BPJS yang digagas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penyerahan JKN Award 2015 ini sendiri bertepatan dengan ulang tahun BPJS ke-47 tahun 2015 dan sesuai amanat UU No 40 tahun 2004 tentang sistem jamiman sosial. Program JKN diselenggarakan jaminan mutu serta manfaaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

sementara Andalangi mengatakan  penghargaan ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat dan mendukung segala program yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat ke masing-masing daerah terutama di Kota Bitung.

Lanjutnya penghargaan ini merupakan bukti nyata kinerja kita selama ini bersama masyarakat. Tentunya Kita patut bersyukur telah mendapatkan penghargaan ini demi memotivasi kita ke depan lebih baik lagi," ujar Andalangi, sambil menyampaikan pesan Walikota Bitung Hanny Sondakh yaitu ucapan terimakasih kepada Kementerian Kesehatan RI yang sudah memberikan penghargaan JKN Award 2015 ini. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan seluruh komponen terkait bisa terus mensinergikan lagi seluruh program Pemerintah Pusat.

Lomban Pimpin Rapat Prakonsesus

 

Bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban memimpin jalannya rapat Prakonsesus terkait penyusunan model peraturan di daerah tentang pencegahan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh didampingi kepala Bappeda Albert Sarese dan Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Pemukiman Kementrian Pekerjaan Umum Tigoh Kaust, Kamis 3/9.

Dalam kesempatan itu Lomban menuturkan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun suatu model peraturan daerah penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang akan disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan daerah tersebut,"mengingat program penanganan kumuh menjadi skala prioritas pemerintah 5 tahun kedepan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana instruksi presiden permukiman tanpa kumuh 2020." ucap Lomban

Lanjutnya lagi acara rapat prokensus ini dimaksudkan untuk menyediakan forum diskusi secara terarah didaerah terpilih dalam rangka penyusunan model peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Lomban berharap semua yang terlibat  dalam kegiatan ini turut berperan aktif dalam menunjang pelaksanaan program ini yang selanjutnya juga diperlukan komitmen bersama semua stakeholder pembangunan di kota Bitung untuk kesejahteraan masyarakat.