Sondakh Tetap Optimis Pembangunan Tol Bitung-Manado

(13/5) Bertempat di ruang WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, M.Si, Sekretaris Kota Bitung Drs. Edison Humiang, M.Si serta Kepala BAPPEDA Kota Bitung Audy Pangemanan, AP, M.Si, Kadis PU Kota Bitung Ir. Max Tambuwun dan Camat se-kota Bitung mengikuti rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan tol Bitung-Manado yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil. Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya pada Pasal 10 dikatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum diantaranya digunakan untuk pembangunan pertahanan dan kemanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, dan sebagainya. Dimana pengadaan tanah tersebut diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dalam arahannya Gubernur menyampaikan bahwa jalan tol Bitung-Manado dipastikan mulai action pada bulan Oktober 2013 ini. ‘’Manfaat jalan tol dapat dinikmati banyak orang, untuk itu dihimbau kepada Kabupaten/Kota yang akan berurusan dengan pembebasan lahan ini dapat lebih serius menanganinya. Berikan penjelasan sebaik mungkin jika didapati ada kendala soal pembebasan lahan,’’ ujar Sarundajang. Terkait soal nominal ganti rugi, Panitia ganti rugi tanah harus benar-benar paham aturan agar tidak ada pihak yang keberatan atau merasa tidak adil dengan pihak lain terkait penetapan NJOP,’’ tegas Sarundajang sembari mengingatkan semua pihak bahwa pembangunan jalan tol Manado-Minut-Bitung ini merupakan proyek nasional dimana multiplier effect dari pembangunannya akan besar manfaatnya untuk semua pihak. Dalam kesempatan tersebut Walikota Bitung melaporkan perkembangan terakhir pembebasan lahan tol di Kota Bitung dimana Pemkot Bitung sampai saat ini sudah merealisasikan dana sebesar 8,7 Milyar dari total dana 10 Milyar yang dianggarkan pada Tahun 2012. "Pemkot Bitung sangat optimis dengan proyek tol Bitung-Manado ini dimana sosialisasi kepada masyarakat kota Bitung terus digalakan", Ujar Sondakh.

Sondakh Pimpin Rapat Evaluasi Kerja SKPD

Dalam rangka koordinasi kerja dan sinergitas antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Senin 13 Mei 2013 Pemerintah Kota Bitung menggelar Rapat Evaluasi Kerja SKPD yang bertempat di Balai Pertemuan Umum Kantor Walikota Bitung. Rapat yang dipimpin langsung Walikota Bitung ini dihadiri seluruh kepala SKPD, Para Assisten, Staff Ahli dan Staff Khusus Walikota.
Sondakh yang didampingi Wakil Walikota Max Lomban dan Sekretaris Daerah Kota Drs. Edison Humiang menghimbau kepada semua pejabat yang baru dilantik beberapa waktu lalu untuk tetap bersinergi dengan pejabat yang menjabat sebelumnya terkait kebijakan-kebijakan yang diambil sebelumnya agar tidak terjadi permasalahan di lapangan.
Sondakh menghimbau agar setiap SKPD untuk lebih teliti lagi dalam hal administrasi keuangan sehingga opini WTP oleh BPK dapat terus dipertahankan.
Sondakh juga mengajak setiap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung untuk dapat melakukan penghematan serta berinovasi membuka usaha lain agar tidak tergantung pada gaji pokok PNS saja. "Saya berharap agar setiap pejabat dapat berpikir inovatif dan kreatif dalam rangka membuka usaha bisnis lain sehingga hal tersebut dapat menjadi sumber penghasilan tambahan serta jaminan pada saat pensiun nanti." pungkas Sondakh.
Lebih lanjut Sondakh terus memotivasi setiap Kepala-kepala SKPD untuk dapat selalu bekerja semaksimal mungkin dan berinisiatif dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di Kota Bitung.

Lomban Hadiri Ucapan Syukur Negeri Danowudu ke-105

Acara puncak perayaan 105 Tahun Negeri Danowudu yang diselengarakan di kecamatan ranowulu 12/5.

Dalam sambutan Walikota Bitung Hanny Sondakh yang dibacakan Wakil Walikota Bitung M.J Lomban mengatakan Dengan usia 105 tahun negeri Danowudu telah melewati tranformasi yang panjang baik dari segi pemerintahan, pembagunan, pertumbuhan ekonomi serta Perkembangan Nilai Budaya. Untuk itu pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa Negeri Danowudu menjadi penentu dalam kemajuan dan perkembangan Kota Bitung.

Diakhir sambutan Lomban menyampikan Selamat atas syukur yang diberikan Tuhan kepada Negeri Danowudu dan menghimbau bahwa budaya adat Danowudu perlu dibudayakan dan nantinya dijadikan warisan bagi anak cucu negeri danowudu ”tambah Lomban

Kegiatan ini semarak dengan acara Adat. melalui Prosesi Tabur Beras Kunyit yang menandakan doa atas kemakmuran negeri dan pemerintah negeri Danowudu, Wakil Walikota Bitung Max J Lomban yang datang bersama dengan Ibu Ny Khouni Lomban Rawung sempat mendapatkan siraman beras kunyit. “Siraman beras kunyit ini menjadi  symbol pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat agar masyarakat mampu berjuang menghadapi setiap tantangan kehidupannya dengan restu yang kuasa,” kata Pemangku adat negeri Danowudu Dolfie Rumajar.

Tak hanya adat tabor beras kunyit, namun juga pada prosesi adat ini, semua undangan termsuk wakil Walikota Bitung disuguhkan air kelapa yang diminum di bambu kuning menjadi simbol keberhasilan setelah mencapai kesuksesan. “Bersulang lewat minum air kelapa menjadi symbol dalam kesuksesan yang tidak hanya dilakukan sendiri namun secara bersama-sama..

Pada acara tersebut juga dibacakan bagaimana sehingga warga Negeri danowudu ini bisa beranak pinak di Kota Bitung semenjak tahun 1908. “Warga yang berada di Negeri Danowudu ini adalah warga yang berasal dari Desa Telap Maumbi dan Taulumembet di pinggiran danau Tondano dan bergabung dengan Kauditan membuka lahan ditempat ini yang kemudian di namakan dengan negeri Danowudu.

Hadir Juga Pada Kesempatan ini Anggota DPRD Provinsi Sulut, Paul Tirayoh, Wakil DPRD Bitung Ir. Maurits Mantiri, Kadis Pariwisata Benny Lontoh, dan Camat Ranowulu serta seluruh Jajaran Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan serata masyarakat Kecamatan Ranowulu.

Kaloh Hadiri Acara Pisah Sambut Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung

(10/05) Bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Fabian Kaloh, SIP, M.Si menghadiri acara pisah sambut Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung dari pejabat lama Dra. A. Dondokambey, M.Si kepada pejabat baru Drs. Adri Supit.
Dalam sambutannya Kaloh mengucapkan selamat bertugas kepada Drs. Adri Supit sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bitung, Kaloh mengingatkan kembali bahwa menduduki suatu jabatan adalah merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diembankan oleh pimpinan untuk dijalankan dengan penuh ketulusan, totalitas yang dijalani dengan kesungguhan.
Kaloh mengharapkan agar panggilan tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, guna menjalankan setiap program pemerintah kota untuk memperioritaskan kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta memantapkan kinerja dengan melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dalam perkembangan pembangunan di kota bitung.
Turut hadir dalam acara pisah sambut ini Inspektur Daerah, Kadis ESDM, Pejabat Ess 3, Lurah Wangurer Barat, Staff BLH.

Humiang Pimpin Coffee Morning tentang kebijakan Pembangunan Konsep Minapolitan

 

Pemerintah kota Bitung melakukan evaluasi peran dan program bersama
instansi terkait, terhadap pengembangan minapolitan di kota Bitung. melalui
Kegiatan Coffee Morning yang digelar di kantor pelabuhan perikanan samudera
(PPS) Bitung, Jumat (10/5) dipimpin langsung Sekretaris Kota Bitung Drs.
Edison Humiang, MSi didampingi  kepala pelabuhan perikanan samudera Ir Mian
Sahala Sitanggang MSi dan kadis kelautan dan perikanan Ir Hengky Wowor.

Kepala kantor Pelabuhan Perikanan kota Bitung Ir. Mian Sahala Sitanggang,
MBA dalam laporannya mengatakan Kawasan Minapolitan merupakan kawasan
Ekonomi yang berbasis Kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra
produksi dan Perdagangan, Jasa, pemukiman serta kegiatan terkait lainnya.
Minapolitan kota bitung masih terdepan dari daerah lain, sebab perikanan
kota bitung memiliki Potensi yang sangat luas, untuk itu minapolitan di
kota Bitung Pantas untuk diwujudkan. “Ungkap Sitanggang.

Sementara itu Sekretaris daerah Kota Bitung Drs. Edison Humiang, MSi yang
memimpin kegiatan ini mengatakan Tujuan pembangunan sektor kelautan dan
prikanan melalui konsep minapolitan adalah guna peningkatan perekonomian
daerah melalui produksi perikanan yang berkualitas serta peningkatan
pendapatan nelayan dan penghasilan yang secara merata. Untuk itu kebijakan
Program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan
penyesuaian dan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih
fokus pada peningkatan kesejahteraan.

Ir. Hengky Wowor yang sebagai Moderator pada Coffee Morning mengatakan
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan cara
konsep Minapolitan yang betujuan guna mengembangkan kawasan ekonomi
unggulan yang produktif. Pada kesempatan ini Peserta yang diikuti oleh
Jajaran SKPD pemkot Bitung, dan instansi vertical diminta untuk melaporkan
program kerja pada tahun 2013 dan nantinya akan dipelajari lebih lanjut.

Kegiatan Ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mendengar dan saling tukar
informasi pelaksanaan minapolitan di kota Bitung terutama intervensi masing
- masing instansi terkait dalam menyukseskan minapolitan melalui berbagai
ide, gagasan serta berbagai hal yang kurang yang perlu dilakukan.

Pansus DPRD Soppeng Kunker ke Pemkot Bitung

(8/5) Bertempat di Aula Kantor Inspektorat Kota Bitung yang beralamat di
Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Asisten Administrasi Umum Drs.
Malton Andalangi didampingi Ispektur Kota Bitung Drs. Anthonius P. Katuuk
menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi
Selatan. Para Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang tergabung dalam Pansus
Ranperda Ganti Kerugian Daerah ini terdiri dari: A. Mapparema, SE, MM
(Wakil Ketua I), A. Wadeng, SE, MM (Ketua Komisi I), Ibrahim, SE, MM
(Anggota), Drs. A. Sudirman (Anggota), Drs. Abdul Salam Djale (Anggota),
Haeruddin Tahang, SE (Anggota), Hj. Maswaini, SE, MM (Anggota) dan Hj. A.
Nurul Adlya, SE (Anggota). Tujuan dari kedatangan Pansus DPRD ini adalah
untuk menghimpun masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda Ganti
Kerugian Daerah sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, sehingga
mereka datang ke Kota Bitung untuk belajar tentang mekanisme tuntutan ganti
kerugian daerah yang sudah terbentuk di Kota Bitung, dimana Pemkot Bitung
saat ini sudah memiliki Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharawan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Dalam kesempatan ini, Inspektur Kota Bitung
selaku Wakil Ketua I Majelis TP-TGR memaparkan seluruh mekanisme dan
hal-hal yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian daerah menyangkut
keuangan dan barang yang telah dilakukan oleh Pemkot Bitung sehingga
diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan dan barang yang lebih
berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintah

Sondakh Hadiri Rakor Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN

(8/5) Bertempat di Birawa Room Hotel Bidakara Jakarta, Walikota Bitung
Hanny Sondakh menghadiri Rapat Koordinasi  Implementasi Kebijakan dan
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 yang diselenggarakan oleh Badan
Narkotika Nasional. Waktu pelaksanaan kegiatan ini 6-8 Mei 2013. Acara ini
dibuka secara resmi oleh Sekretaris Menkopolhukam Letjend TNI Hotma
Panjaitan dan juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Berdasarkan Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama
dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dimana pada Tahun
2011 angka prevalensi nasional (penyalahgunaan narkoba) adalah sebesar 2,2
persen dari jumlah pendududk Indonesia dan pada Tahun 2015 diproyeksikan
akan mengalami kenaikan menjadi 2,8 persen atau sekitar 5,1 - 5,6 juta
orang. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi
menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar,
apalagi dengan harga yang tinggi *(great market, great price)* sehingga
Indonesia semakin rawan menjadi surga bagi para sindikat narkoba. Secara
global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap
sendi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu melalui
Rapat Koordinasi ini, Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN)
tahun 2011-2015 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen
masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia untuk mewujudkan "Indonesia Negeri
Bebas Narkoba". Hal ini diperkuat dengan INPRES Nomor 12 Tahun 2011 yang
didalamnya tercantum Rencana Aksi Nasional yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam sambutan Presiden Republik
Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Menkopolhukam Letjend TNI Hotma
Panjaitan meminta Pemerintah Daerah untuk dapat menyiapkan pusat
rehabilitasi narkoba di daerah masing-masing. Dalam acara tersebut Sondakh
didampingi oleh Kepala Bagian SDA Andrias Tirajoh, SE.