Pemerintah kota Bitung
kembali dijadikan tempat untuk studi banding, kunjungan kali ini datang
dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat provinsi Maluku Utara dibawah
pimpinan Bupati Namto Hui Roba yang membawa kurang lebih 18 pimpinan
SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat yang diterima
Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Wakil Walikota Bitung Maxmilian
J Lomban dan Sekertaris Daerah Kota Bitung Edison Humiang.
Kunjungan yang diawali dengan perkenalan para pejabat dari masing-masing daerah itu, membahas tentang sistem Pelayanan Perijinan yang ada di kota Bitung yang pada tahun 2014 lalu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia serta saling memberikan masukan terkait program-program Pemerintah Daerah yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat terkait pelayanan perijinan lainnya.
Kunjungan yang diawali dengan perkenalan para pejabat dari masing-masing daerah itu, membahas tentang sistem Pelayanan Perijinan yang ada di kota Bitung yang pada tahun 2014 lalu menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia serta saling memberikan masukan terkait program-program Pemerintah Daerah yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat terkait pelayanan perijinan lainnya.
"Pemerintah
Kota Bitung sangat mengapresiasi kunjungan ini dan semaksimal mungkin
akan membantu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terkait informasi,
data dan semua hal yang dibutuhkan baik di Badan Pelayanan Perijinan dan
Penanaman Modal Daerah maupun di SKPD lainnya," kata Sondakh di Balai
Pertemuan Umum, Kantor Walikota Bitung, Senin (2/2).
Kemudian,
lanjut Sondakh maksimal atau tidaknya proses pelayanan perijinan di
suatu daerah dibutuhkan komitmen dari Pimpinan yang ada di Daerah
tersebut, "karena jika sudah ada Komitmen dari Pimpinan untuk
memperbaiki sistem pelayanan
perijinan, serta dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur
tentang jalannya proses pelayanan perijinan yang baik dan benar maka ini
mengindikasikan proses pelayanan perijinan di suatu daerah mengalami
peningkatan yang signifikan," tukas Sondakh.
Senada dengan itu, menurut Lomban agar ada kejelasan mengenai prosedur kerja, dan tanggung jawab serta
menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja perlu adanya
Standar Operating Procedure (SOP) "harus ada SOP karena penting dalam
menilai jalannya pekerjaan juga jadi panduan kita" tutup Lomban
Tidak ada komentar:
Posting Komentar