Walikota
Bitung Hanny Sondakh menyimpulkan, predikat WTP harus dibarengi peningkatan
nyata kesejahteraan rakyat. Penghargaan belum sepenuhnya menjadi gambaran
apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. “Beberapa Indikator harus terpenuhi jika ingin
dikategorikan mampu mengelola keuangan secara baik. Seperti, angka kemiskinan
menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kecerdasan meningkat,
serta pengangguran berkurang,” ujar Hanson usai menghadiri Seminar yang di
selenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertemakan “Pengelolaan
Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat” di Gedung Auditorium Universitas
Samratulangi Manado, Senin 11/5.
Sementara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI), Harry Azhar Azis, MA menyampiakan
kinerja BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu.
Dijelaskan
pula, Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan
keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai
masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” tegas Ketua BPK. Oleh sebab itu, BPK
akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik pemerintah
pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD.
Selain
itu, Dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk
menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar
dalam penilaian kinerja. sementara, Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan
memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas
pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara
keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. “jelasnya.
Turut
mendampingi Sondakh, Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit dan Sekretaris Kota
Bitung Drs, Edison Humiang, MSI beserta sejumlah pejabat terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar