HUMAS BITUNG. Hal ini terungkap dalam Rakor Pelayanan Publik hari Senin, 14 Juli 2014. Lomban menginstruksikan agar semua Kepala SKPD yang melekat dalam hal Pelayanan Publik agar serius dalam menerapkan Standard Operating Procedure. "Semua wajib punya SOP. Di meja kerja dan di komputer masing-masing. Dengan adanya SOP, maka dipastikan tingkat kepuasan masyarakat akan semakin baik". Lomban berharap semua Pejabat harus lebih cerdas, kreatif dan cekatan dalam bekerja. Harus jemput bola. Bukan menunggu. Lomban juga meminta agar upaya ini harus mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lomban juga mengingatkan agar segala bentuk perijinan yang gratis maupun yang dikenakan biaya agar bisa dilakukan sebaik mungkin.
Seperti diketahui saat ini Pemerintah Kota Bitung melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah dalam beberapa tahun terakhir ini telah menerapkan Sistem Perijinan Satu Atap yang hingga tahun 2014 ini melayani 40 Jenis Ijin yang Gratis dan 4 Jenis Ijin yang dikenakan biaya.
Hadir dalam Rakor tersebut, Kadan Perijinan & Penanaman Modal Daerah, Kadis Kependudukan & Capil, Kadis Pasar, Kadis Tata Ruang, Kadis Tenaga Kerja, Kadis Perhubungan, Kabag Perekononomian dan Seluruh Camat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar