HUMAS BITUNG. Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban meresmikan
Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Dikpora Kecamatan Maesa lewat
pengguntingan pita, Rabu (12/2) yang dirangkaikan dengan acara pisah
sambut Kepala Sekolah SD Inpres 6/84 dan peresmian ruang kelas baru yang
ada di sekolah itu.
Setelah pengguntingan pita Lomban didampingi Kepala Dinas Dikpora Herman Rompis melakukan pemantauan di tiap ruangan yang ada untuk melihat fasilitas yang ada dan dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung acara pisah sambut dari kepala sekolah SD Inpres 6/84 yang lama Fenny Hetty Bolang, Spd, MM kepada kepala sekolah yang baru Rysco Noldy Rantung, Spd.
Dalam sambutannya Lomban menyampaikan untuk tetap menjaga dan memelihara kantor yang baru ini agar tetap bersih "Sekolah harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid, terutama dalam hal kebersihan" tutur Lomban.Beliau juga mengatakan bahwa para Guru jangan membebani anak sekolah dengan pungutan yang tidak benar, harus ada musyawarah bersama antara guru dan orang tua murid tentang anggaran yang akan dibayar murid ke sekolah."ini untuk mengantisipasi adanya pungutan yang tidak benar kepada para murid"tandas Lomban.
turut hadir dalam acara tersebut Kepala Sekolah SD se Kecamatan Maesa, para Guru dan Instansi terkait lainnya.
Setelah pengguntingan pita Lomban didampingi Kepala Dinas Dikpora Herman Rompis melakukan pemantauan di tiap ruangan yang ada untuk melihat fasilitas yang ada dan dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung acara pisah sambut dari kepala sekolah SD Inpres 6/84 yang lama Fenny Hetty Bolang, Spd, MM kepada kepala sekolah yang baru Rysco Noldy Rantung, Spd.
Dalam sambutannya Lomban menyampaikan untuk tetap menjaga dan memelihara kantor yang baru ini agar tetap bersih "Sekolah harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid, terutama dalam hal kebersihan" tutur Lomban.Beliau juga mengatakan bahwa para Guru jangan membebani anak sekolah dengan pungutan yang tidak benar, harus ada musyawarah bersama antara guru dan orang tua murid tentang anggaran yang akan dibayar murid ke sekolah."ini untuk mengantisipasi adanya pungutan yang tidak benar kepada para murid"tandas Lomban.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar